Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPR RI. Rudianto Tjen komitmen mengawal aspirasi masyarakat di tingkat pusat.
Menurutnya, aspirasi masyarakat sangat diperlukan dalam membangun Babel kedepannya. Karena hal tersebut menyangkut persoalan yang dihadapi oleh masyarakat sehari-hari, sehingga perlu diperjuangkan.
"Saya bangga dan senang hari ini bertemu masyarakat, karena apa, karena saya bisa mendengarkan masukan-masukan yang sangat bagus yang bisa saya perjuangkan di Jakarta," kata Rudianto Tjen saat menggelar Reses di Jalan Laut Sungailiat, Kabupaten Bangka, beberapa hari lalu.
Baca: Asam Garam Rudianto Tjen di PDI Perjuangan
Diantara aspirasi yang akan terus dikawal adalah mengenai kepesertaan BPJS Kesehatan ataupun penerima bantuan PKH yang tidak tepat sasaran. Dalam hal ini, Rudi akan mendorong pemerintah pusat untuk merevisi data penduduk.
"Seperti contoh ini urusan BPJS, urusan BPJS ini urusan data tentang penduduk Republik Indonesia, banyak komplain ada dimana-mana, kita yang miskin tidak pernah mendapat yang gratis-gratis, tetapi itu anaknya pengusaha, keluarganya mampu, kok dapet," kata Rudi.
"Dari informasi itulah, kita mendesak pemerintah pusat untuk merevisi data penduduk," tegas Wakil Bendahara Umum Bidang Internal DPP PDI Perjuangan tersebut.
Tak hanya soal BPJS dan PKH, Rudi juga menampung aspirasi masyarakat soal penerimaan siswa baru berdasarkan zonasi.
"Ini memang sudah menjadi informasi nasional, setiap kebijakan memang ada efeknya, ini lah salah satu efek daripada sistem zonasi untuk anak-anak sekolah. Tetapi pada prisnsipnya pemerintah mempunyai niat yang sangat baik untuk mengatur segalanya di dalam urusan persekolahan ini," kata Rudi.
"Masalah ini sudah kita ketahui, saya akan menyampaikan kembali untuk didiskusikan dengan menteri pendidikan," lanjutnya.
Baca: Rudianto Tjen Ajak Kader Banteng Babel Selalu Taat Aturan
Komitmen Rudi dalam merealisasikan aspirasi masyarakat memang sangat luar biasa. Terbukti, dalam setiap reses, pria kelahiran Sungailiat itu selalu mengajak anggota DPRD Bangka fraksi PDIP.
Dengan harapan, bila aspirasi atau keluhan wewenangnya ada di pemerintah kabupaten, bisa segera ditindaklanjuti.
"Kalau usulan atau aspirasi itu wewenangnya ada di provinsi tentu saya akan berkoordinasi teman-teman yang ada di provinsi, begitupun kalau wewenangnya itu ada di kabupaten,” imbuh Rudi.
