Jakarta, Gesuri.id - Politikus senior PDI Perjuangan, Bambang Dwi Hartono (Bambang DH), mendesak DPR RI tidak tinggal diam dalam merespons polemik keabsahan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Isu yang telah menyita perhatian publik ini terus bergulir pascaputusan Mahkamah Agung (MA) dan penolakan sengketa oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Bambang menilai, persoalan ijazah seorang wakil presiden bukanlah polemik biasa karena berpotensi meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap keabsahan proses pemilu hingga legitimasi penyelenggaraan pemerintahan.
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
"Mestinya DPR RI segera mengambil tindak lanjut. Malulah kita kalau masih punya rasa malu. Akan sangat terhormat dan bisa dihargai kalau ada langkah konkret. Masa diam saja?" ujar Bambang, Selasa (3/11).
Mantan Wali Kota Surabaya dua periode ini menegaskan, gelombang aksi mahasiswa di sejumlah wilayah—termasuk Jakarta dan Yogyakarta—merupakan akumulasi keresahan publik yang sah. Ia menyayangkan kontrasnya semangat pembenahan kualitas pendidikan nasional dengan polemik keabsahan ijazah pemimpin negara.
Mantan anggota DPR RI periode 2019–2024 tersebut juga mendukung dorongan mahasiswa agar legislatif berani mengambil sikap politik, termasuk menguji wacana pemakzulan (impeachment) melalui fungsi pengawasan resmi.
"Di tengah keinginan kuat memperbaiki kualitas pendidikan nasional, ijazah pimpinan justru dipersoalkan keabsahannya. Memalukan bagi yang masih punya rasa malu," kritiknya.
Tak hanya itu, Bambang menyerukan kepada masyarakat luas agar tidak hanya membiarkan mahasiswa berjuang sendirian di jalanan.
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
"Jangan hanya mengandalkan mahasiswa yang turun lalu dipentungi polisi. Ayo masyarakat turun semua, gotong royong. Kasihan kalau yang bergerak hanya mahasiswa. Mereka mengadvokasi kegelisahan kita, tetapi malah mereka yang jadi korban," tutur Bambang.
Selain isu ijazah Wapres, Bambang menyoroti kondisi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia yang dinilainya kian memprihatinkan. Ia mengkritik keras keterlibatan oknum aparat penegak hukum dalam berbagai skandal korupsi dan gratifikasi, di tengah masih banyaknya persoalan rakyat yang terabaikan, seperti akses pendidikan dan bencana kebakaran hutan.
Ia pun membagikan pengalaman pribadinya yang pernah berhadapan dengan proses hukum dan berstatus tersangka tanpa kejelasan status hingga kini.
"Wajah hukum kita sangat memprihatinkan, sudah bopeng. Aparat penegak hukum yang diharapkan bisa menegakkan hukum secara benar malah ikut-ikutan bermain korupsi dan gratifikasi. Memalukan," tegasnya menutup pernyataan.
