Denpasar, Gesuri.id — Gubernur Bali, Wayan Koster, menyambut positif peran aktif Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik di Pulau Dewata.
Menurutnya, pengawasan independen sangat krusial agar kualitas layanan kepada masyarakat terus meningkat.
"Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri. Keberadaan Ombudsman sangat membantu memastikan pelayanan publik berjalan semakin baik. Karena itu, lembaga ini harus kita dukung bersama demi kepentingan masyarakat," ujar Koster di Denpasar, Jumat.
Baca: Ganjar Pranowo Minta Kader Parpol Lebih Responsif Kebutuhan
Koster menegaskan bahwa menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas bukanlah tanggung jawab tunggal satu lembaga, melainkan hasil kolaborasi seluruh instansi pemerintah. Masing-masing instansi vertikal pemerintah pusat di Bali dinilainya memiliki muara tujuan yang sama, yaitu memberikan pelayanan terbaik.
"Keberhasilan menghadirkan pelayanan berkualitas memang memberi citra positif bagi pemerintah daerah. Namun, peran utama pengawasan tetap di tangan Ombudsman, sehingga keberadaannya harus terus diperkuat," imbuhnya.
Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, Pemprov Bali berkomitmen penuh mendukung operasional instansi pusat, termasuk lembaga yang baru berdiri.
Melalui sinergi yang makin solid ini, Pemprov Bali dan Ombudsman RI berharap layanan publik di Bali dapat diselenggarakan secara cepat, transparan, akuntabel, serta berkeadilan.
Pernyataan Gubernur Bali tersebut disampaikan saat menerima kunjungan kerja pimpinan Ombudsman RI yang dipimpin oleh sang Wakil Ketua, Rahmadi Indra Tektona. Dalam pertemuan tersebut, Rahmadi menyampaikan apresiasinya atas komitmen dan dukungan yang konsisten dari Pemprov Bali.
Salah satu bentuk dukungan nyata Pemprov Bali adalah hibah lahan yang dialokasikan untuk pembangunan Kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali.
Baca: Inilah Profil dan Biodata Ganjar Pranowo
Menanggapi potensi sorotan terkait hibah ini, Rahmadi secara tegas menepis anggapan bahwa dukungan fasilitas dari pemda dapat mengintervensi independensi lembaganya.
"Integritas lembaga tidak diukur dari ada atau tidaknya hibah, melainkan dari kejujuran dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Hibah adalah bentuk kerja sama dan saling dukung antara pemerintah pusat dan daerah, tanpa mengurangi integritas Ombudsman dalam menjalankan fungsi pengawasan," tegas Rahmadi.
