Jakarta, Gesuri.id — Politisi PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira, merespons keras penyataan mantan Menko Polhukam Mahfud MD terkait dugaan bocornya informasi hasil penyadapan ilegal yang mengalir ke Solo.
Andreas menilai rumor tersebut sangat beralasan dan meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) membongkar tuntas siapa dalang serta pengguna akhir (end user) dari informasi gelap tersebut.
Baca: Empat Keberhasilan Ganjar Pranowo Selama Menjadi Gubernur
"Mungkin saja. Untuk itu, penyelidikan dan penyidikan oleh Polri perlu membuktikan hal tersebut. Harus dibuka siapa user dari informasi-informasi itu dan untuk apa digunakan," tegas Andreas kepada wartawan, Kamis (5/11/2026).
Andreas menyoroti parahnya cakupan pihak yang diduga menjadi korban penyadapan, mulai dari Presiden, politisi, organisasi masyarakat (ormas), pengusaha, hingga jurnalis media. Ia menegaskan tindakan tersebut melampaui batas dan mengindikasikan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) secara sistematis oleh oknum perwira tinggi kepolisian.
Ia menambahkan, tindakan membocorkan serta memanfaatkan sadapan ilegal berpotensi menyeret para pelaku ke pelanggaran pidana berat, termasuk Undang-Undang Penyadapan dan UU ITE.
"Penyadapan oleh oknum perwira tinggi—bahkan oleh mantan orang nomor satu di kepolisian menunjukkan terjadi abuse of power yang melanggar UU Penyadapan dan UU ITE. Jerat hukumnya bisa merembet ke pasal-pasal lain yang lebih berat jika motif utamanya sudah terbongkar," tambahnya.
Baca: Perjalanan Hidup Ganjar Pranowo Lengkap dengan Rekam Jejak
Selain dugaan kejahatan siber dan penyalahgunaan kewenangan, Andreas mencium adanya perseteruan antarkelompok yang kian tajam di lingkaran elite politik nasional.
Meskipun motif pasti di balik operasi penyadapan ini belum terungkap sepenuhnya, PDI Perjuangan mendesak Polri tidak tebang pilih dan berani memeriksa seluruh jenderal yang terindikasi terlibat demi menjaga profesionalitas institusi.
