Jakarta, Gesuri.id - Komisi X DPR RI melakukan Kunjungan Reses (Kunres) Masa Persidangan III, Tahun Sidang 2024-2025 di Deli Serdang, Rabu (28/5).
Ketua Tim Kunres Komisi X DPR RI Sofyan Tan mengatakan kegiatan tersebut sesuai dengan fungsi DPR dalam rangka melakukan pengawasan terhadap pembangunan yang sudah selesai, legislasi dalam hal ini untuk menyerap masukan dari daerah terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) serta fungsi penganggaran untuk program-program yang dibutuhkan daerah.
“Kunres ini salah satu fungsi kami sebagai pengawasan terhadap Pembangunan yang sudah selesai serta fungsi legislasi dalam hal ini prioritas RUU Sisdiknas yang sedang berjalan sangat penting masukan-masukannya,” ungkap politisi PDI Perjuangan tersebut.
Baca: Ganjar Beberkan Penyebab Kongres PDI Perjuangan Belum Digelar
Sofyan Tan menjelaskan kunres yang mereka lakukan tidak sekedar cakap-cakap, namun turut juga memberikan solusi konkret terhadap persoalan di daerah.
Untuk itulah seluruh stakeholder terkait turut dihadirkan untuk segera menuntaskan persoalan yang ada.
Termasuk juga terkait hasil kunjungan mereka ke sekolah-sekolah di daerah yang rusak butuh revitalisasi bahwa di tahun 2025 akan terealisasi segera.
Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan mengungkapkan rasa haru dan terimakasihnya atas pilihak Komisi X dalam memilih Deli Serdang sebagai daerah kunjungan.
“Kami terharu dan bangga, dari 33 kabupaten/kota, Deli Serdang yang dipilih sebagai tempat tujuan Kunres Komisi 10 DPR RI,” ujar Asri Ludin yang saat itu didampingi Wakil Bupati Deli Serdang Lom Lom Suwondo serta beberapa kepala dinasnya.
Baca: Ganjar Pranowo Tegaskan Demokrasi Harus Dirawat Dengan Baik!
Menurutnya kehadiran Komisi X menjadi suatu berkah tersendiri dalam mendorong Deli Serdang menjadi daerah yang lebih baik. Apalagi sebagai daerah penyangga ibukota provinsi, Deli Serdang merupakan daerah yang masih besar potensinya untuk dikembangkan.
Beberapa permasalahan yang disampaikan Bupati Deli Serdang yakni terkait masih ada 104 SD dan SMP yang berdiri di lahan PTPN 1 yang dikhawatirkan jika lahan tersebut dialihfungsikan, gaji guru masih ada yang Rp500ribu per bulan sehingga sulit bagi mereka untuk mengharapkan kualitas pendidikan yang baik untuk siswa, kekurangan daya tampung untuk tingkat SMA di Deli Serdang meskipun hal tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, data yang masih tidak singkron antara BPS dengan Dinas Sosial dan sebagainya.
Seluruh permasalahan tersebut telah terjawab oleh pihak Kementerian dan lembaga terkait serta ada beberapa saran masukan yang diberikan Anggota Komisi X yang dapat disinergikan antara Pemkab Deli Serdang dengan kementerian dan lembaga.
