Bondowoso, Gesuri.id — Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 menjadi bahan evaluasi krusial demi membenahi kualitas pelayanan pada musim haji 2027.
Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Ina Ammania, menegaskan bahwa sistem pengelolaan jamaah oleh syarikah di Tanah Suci harus menjadi perhatian serius pemerintah.
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
Ina menyoroti banyaknya kasus pada musim haji 2026 di mana jamaah asal Indonesia terpisah dari suami, istri, maupun sanak saudaranya akibat penempatan kelompok yang tidak terintegrasi.
"Kami berharap pada penyelenggaraan haji 2027, syarikah dapat memahami tradisi masyarakat Indonesia yang berangkat dalam kelompok keluarga atau rombongan. Suami, istri, dan keluarganya tidak boleh lagi dipisahkan," ujar Ina saat Sosialisasi Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji 2027 di Kabupaten Bondowoso.
Selain masalah penempatan, Ina juga mendesak pemerintah untuk memperkuat sosialisasi skema pelayanan di Tanah Suci sejak dini, khususnya mengenai mekanisme murur dan tanazzul. Pemahaman mendalam sebelum keberangkatan dinilai sangat penting agar jamaah tidak bingung saat menjalankan rangkaian ibadah di tengah perubahan kebijakan baru.
Menanggapi harapan masyarakat terkait penambahan kuota haji Indonesia pada 2027, Ina mengingatkan bahwa keputusan akhir berada di tangan Pemerintah Arab Saudi. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama hanya dapat memaksimalkan komunikasi dan lobi diplomasi.
Baca: Ini 7 Fakta Unik & Menarik Tentang Ganjar Pranowo
Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bondowoso, Astono, menjelaskan bahwa peluang penambahan kuota haji sejatinya semakin terbuka seiring kebijakan baru penataan kawasan Mina oleh Arab Saudi.
Menurut Astono, keterbatasan kapasitas Mina yang selama ini menjadi kendala utama mulai terurai. Dengan skema baru—yakni membagi penempatan jamaah 50 persen di kawasan luar Mina dan 50 persen di area Mina—ruang gerak dan penampungan jamaah kini menjadi jauh lebih lega.
