Jakarta, Gesuri.id - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan, usulan pemekaran wilayah yang masuk ke mejanya mencapai 314 permintaan selama empat tahun belakangan.
“Sampai saat ini, total ada sebanyak 314 usulan dari beberapa daerah. Namun sampai sekarang belum bisa disetujui,” kata Tjahjo di Jakarta, Senin (2/7).
Baca: Apresiasi TNI-Polri, Mendagri: Pilkada 2018 Lancar dan Aman
Daerah yang mengajukan pemekaran antara lain Sumbawa, Cirebon, Sukabumi, Barito, Buton,Tapanuli hingga Nias.
Menurutnya, penolakan tersebut karena dalam melakukan pemekaran wilayah membutuhkan kesiapan infrastruktur dan fasilitas penunjang. Selain itu, faktor anggaran juga menjadi perhitungan.
“Sekarang di beberapa daerah masih ada komandan Kodim, Kapolres, Jaksa yang merangkap daerah lainnya. Sehingga itu kami tunda dulu, kita tunggu bagaimana proses yang berhasil dari program infrastruktur, ekonomi, dan sosial,” kata politisi PDI Perjuangan ini.
Baca: Tjahjo Minta KPK Percepat Sidang Cakada Tersangka Korupsi
Untuk melakukan pemekaran wilayah, kata Tjahjo, setidaknya membutuhkan anggaran minimal Rp 200 miliar. Di lain pihak, pemerintah melakukan berbagai macam pembangunan, sehingga anggaran nasional difokuskan kepada pemerataan ekonomi di seluruh Tanah Air.
“Pemerintah sedang fokus untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, jadi masih belum fokus untuk pemekaran,” ujar Tjahjo.
