Jakarta, Gesuri.id – Komisi D DPRD DKI Jakarta mendesak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta untuk segera menata sistem pengangkutan sampah secara jelas dan terukur.
Langkah ini dinilai krusial menyusul rencana penerapan jadwal pengangkutan sampah secara berkala di wilayah ibu kota.
"Pengangkutan sampah harus segera diatur. Apakah nantinya menggunakan sistem penjadwalan atau mekanisme lainnya, yang terpenting harus disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat," ujar Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, di Jakarta, Kamis (9/7).
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
Yuke menilai, keberhasilan kebijakan pengurangan volume sampah yang dikirim ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, sangat bergantung pada kesiapan sarana dan prasarana di lapangan.
Oleh karena itu, ia meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan seluruh fasilitas pendukung—mulai dari tempat pemilahan hingga armada pengangkut—benar-benar tersedia dan memadai sebelum regulasi baru diterapkan.
Selain kesiapan infrastruktur, Yuke mengingatkan Pemprov DKI agar tidak hanya berfokus pada kebijakan pembatasan pengiriman sampah ke TPST Bantargebang. Pemerintah daerah dituntut melakukan pendampingan secara masif agar proses pengelolaan sampah dari hulu ke hilir berjalan efektif.
Baca: Inilah Profil dan Biodata Ganjar Pranowo
Menurutnya, persoalan pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga masih membutuhkan edukasi dan pendampingan yang berkelanjutan. Hal ini penting agar masyarakat memiliki pemahaman yang sama mengenai tata cara pemilahan dan pengurangan sampah langsung dari sumbernya.
"Permasalahan lingkungan hidup di masyarakat sebenarnya masih membutuhkan pendampingan yang masif agar lebih terarah. Jangan sampai kebijakan pembatasan sampah diterapkan, tetapi masyarakat belum siap menjalankannya," tegas Yuke.
