Jakarta, Gesuri.id - Komisi D DPRD DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan inovasi untuk mempercepat penanganan sampah, termasuk lewat pendanaan kreatif (creative financing) yang tidak membebani APBD.
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike menilai Pemprov DKI juga perlu memperkuat kolaborasi dengan pihak swasta atau investor.
"Dalam setiap rapat kerja kami selalu mendorong Pemprov DKI Jakarta, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, untuk memperkuat kerja sama dengan pihak ketiga," katanya dalam keterangan di Jakarta, Kamis.
Baca: Ganjar Bangga dengan Kualitas Bahan Aspal Karya Anak Bangsa
Menurut Yuke, potensi investasi hijau di Jakarta sangat besar. Ia juga menyebut saat ini banyak pihak ketiga dan investor yang berpengalaman di bidang pengelolaan sampah.
Namun, pemerintah masih perlu memperkuat business matching (temu bisnis) agar lebih banyak investor terlibat dalam proyek pengelolaan sampah.
"Business to business maupun government to business harus lebih digalakkan. Mudah-mudahan nanti ada investor yang mau bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta," katanya.
Yuke mengingatkan penanganan sampah mendesak untuk dipercepat, terlebih sistem open dumping di TPST Bantargebang akan dihentikan. Karena itu, percepatan pembangunan sistem pengelolaan sampah yang lebih modern perlu percepatan.
"Penerapan sanitary landfill dan sistem pengelolaan lainnya membutuhkan biaya yang cukup besar dan harus segera dilaksanakan," kata Yuke.
Sebelumnya, Gubernur Pramono Anung menyampaikan Pemprov DKI telah menginisiasi berbagai pembahasan mengenai investasi hijau sebagai bagian dari percepatan pengembangan pengolahan sampah menjadi energi listrik.
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
Pemprov DKI juga memfasilitasi 13 potensi kerja sama investasi dengan calon investor, termasuk memberikan pendampingan kepada 251 perusahaan dalam menyelesaikan berbagai kendala investasi.
Di sisi lain, Pemprov DKI juga mulai menghentikan praktik open dumping secara bertahap di TPST Bantargebang, Kota Bekasi. Tahap awal dilakukan dengan menutup dua zona aktif pembuangan sampah sebagai bagian dari penerapan sistem "controlled landfill".
Penerapan "controlled landfill" mulai dijalankan pada Jumat (17/7). Tim Unit Pengelola Sampah Terpadu (UPST) lebih dulu memasang media penutup di area atas Zona 2 TPST Bantargebang.
