Jakarta, Gesuri.id – Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memperkuat anggaran penataan kawasan permukiman kumuh.
Poin krusial yang disoroti adalah mendesaknya penyediaan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) yang layak bagi warga.
Baca: Perjalanan Hidup Ganjar Pranowo Lengkap dengan Rekam Jejak
Menurut Yuke, hingga saat ini masih banyak masyarakat di kawasan padat penduduk yang belum menikmati fasilitas sanitasi yang memadai.
"Kami masih menerima banyak pengaduan mengenai MCK komunal maupun rumah warga yang belum memiliki tangki septik (septic tank). Persoalan ini harus menjadi prioritas penanganan pemerintah," ujar Yuke di Jakarta.
Ia menjelaskan bahwa penataan kawasan kumuh tidak boleh hanya berfokus pada pembangunan fisik lingkungan secara makro, tetapi juga harus menyentuh kebutuhan paling dasar masyarakat.
Oleh karena itu, Komisi D meminta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) bergerak cepat untuk berkoordinasi dengan Dinas Sumber Daya Air (SDA) guna menyelesaikan masalah sanitasi ini secara terpadu.
"Kalau memang ada persoalan yang menjadi kewenangan lintas dinas, maka koordinasinya harus diperkuat supaya penanganannya tidak terhambat," lanjutnya.
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
Selain mengandalkan program reguler pemerintah, Yuke mendesak agar setiap aspirasi masyarakat—baik yang disampaikan saat reses maupun melalui kanal pelayanan publik—segera ditindaklanjuti. Dengan demikian, kebutuhan riil warga dapat diprioritaskan dalam penyusunan anggaran berikutnya.
"Walaupun mungkin tidak terekam dalam data penataan RW kumuh, tetapi jika (masalah) itu ditemukan dari pengaduan masyarakat, kami minta untuk diprioritaskan dan segera diselesaikan," tegas Yuke.
