Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPR RI komisi X Andreas Hugo Pareira sependapat dengan pandangan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto soal pilpres dengan hanya dua pasangan saja yang maju dalam konstestasi akan menimbulkan polarisasi politik.
Hal tersebut disampaikan politikus asal Nusa Tenggara Timur itu melalui keterangan yang diterima Gesuri.id, Jumat (26/8).
Baca Sekjen Hasto Bicara Api Islam & Pancasila di IAIN Pontianak
Menurutnya ada beberapa hal pertama secara konstusional diatur bahwa calon presiden yang memenangkan kontestasi pilprea harus didukung oleh 50%+1.
Artinya, kalau hanya dua pasangan maka pemilu hampir pasti hanya berlangsung satu putaran.
Sehingga ini juga akan lebih mengefisienkan pembiayaan demokrasi dari segi finansial maupun dari segi waktu.
"Anggaran pilpres untuk putaran ke-2 bisa dihemat, begitupun bangsa ini bisa lebih berkonsentrasi untuk bekerja menghadapi berbagai tantangan-tantangan lain yang tidak kalah pentingnya," ungkapnya.
Sambung Anggota DPR RI 2 periode itu, bahwa dari segi proses politik ini juga akan lebih memudahkan pembentukan positioning pemerintahan ke depan sejak awal.
Karena, yang memenangkan kontestasi berada di pemerintahan sementara yang kalah berada di luar pemerintahan. Kalau lebih dari dua pasangan akan menimbulkan perombakan positioning yang menghadapi putaran kedua, yang tentunya akan berakibat pada kerekatan relasi proses politik ke depan.
"Tentu ini semua sangat tergantung pada proses dialog dan deal politik elite yang akan berlangsung dalam massa pra pendaftaran capres/cawapres," ungkapnya.
Berikutnya, Andreas mengatakan jika potensi terjadi polarisasi terutama soal politik identitas, tidak tergantung pada dua pasangan atau tiga atau lebih pasangan yang bertarung di Pilpres nanti.
Baca: Kata Sekjen Hasto saat Beri Kuliah Umum di IAIN Pontianak
Tetapi lebih ada pada satu pasangan Capres/Cawapres nanti, sadar atau tidak kah mereka bahwa menggunakan politik identitas di republik ini akan sangat berbahaya bagi polarisasi politik yang bisa mengarah pada keretakan sosial masyarakat bangsa ini.
"Kasus pilkada DKI 2017 justru terjadi berawal dari 3 pasangan Cagub/Cawagub yg bertarung di putaran pertama dan semakij meruncing justru pada putaran ke-2," katanya memberikan contoh.
Kurator: Fransiska S.
