Jakarta, Gesuri.id - Calon wakil presiden nomor urut 01, Kiai Ma'ruf Amin menyayangkan adanya pemberitaan di surat kabar harian Indopos dan sejumlah media massa lainnya yang menulis berita tantang posisi dirinya dan Joko Widodo akan digantikan oleh Basuki Tjahja Purnama (BTP) dan Hary Tanoesudibjo jika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden periode 2019-2024.
Kiai Ma'ruf Amin mengatakan orang yang memiliki prediksi seperti itu 'mungkin sedang ngelamun'. Hanya saja dia menyayangkan saat ada institusi pers yang termakan dengan isu yang belum tentu kebenarannya.
Baca: TKN Akan Laporkan Media Mainstream ke Dewan Pers
"Kita meyayangkan bahwa pers, saya ini kan sangat menghormati pers, bergaul dengan pers, harusnya pers itu kan tidak membuat berita-berita yang aneh-aneh," ujar Kiai Ma'ruf Amin di kediamannya, Jalan Situbondo nomor 12, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (16/2).
Kiai Ma'ruf Amin mengingatkan agar insan pers berhanti-hati dalam membuat berita. Sebab, berita-berita aneh justru rentan digunakan pihak tertentu untuk melakukan kampanye hitam, dengan kata lain pers bisa dijadikan alat kepentingan kelompok tertentu.
"Karena itu saya mengimbau pers supaya memberitakan sesuatu yang faktual, logic, rasional. Jangan orang 'ngalamun' diberitakan," kata Kiai Ma'ruf.
"Kalau itu orang-orang berandai-andai diberitakan, waduh itu banyak sekali pengandaiannya itu ya. Yang aneh-aneh itu bisa (muncul, red). Nah, pers sebaiknya tidak berandai-andai," tambahnya.
Terakhir, mantan Rais Aam PBNU ini menegaskan bahwa mengganti seorang presiden atau wakil presiden itu tak semudah membalikan telapak tangan.
Ada mekanisme jelas yang diatur di dalam konstitusi. Jadi yang dilamunkan dalam artikel Indopos, bahwa Ma'ruf Amin nantinya akan digantikan oleh BTP dan lalu HT, hanyalah hoaks belaka.
Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin sudah melaporkan Indopos ke Dewan Pers. Menurut mereka, pemberitaan tersebut sangat merugikan paslon 01.
"Berita ini kami anggap sebuah fitnah, fitnah besar kepada paslon kami. Pemilunya saja belum terjadi. Pemilu belum terjadi tapi sudah di beritakan," ujar Direktur hukum dan advokasi TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, Ade Irfan saat ditemui di Gedung Dewan Pers, Jumat (15/2).
Baca: PDI Perjuangan Konsisten Perjuangkan Kepentingan Rakyat
Dalam kesempatan tersebut, Irfan bersama timnya membawa barang bukti berupa potongan halaman koran Indopos yang memuat pemberitaan tersebut. Dia pun meminta Dewan Pers untuk segera memproses hal tersebut.
"Jika terlalu lama atau keinginan kami tidak terpenuhi, kami akan menempuh jalur hukum lainnya, bisa pidana bisa perdata," ujar Irfan.
