Jakarta, Gesuri.id - Tim kampanye nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin meminta masyarakat untuk tidak berprasangka buruk dulu terhadap kepolisian dan pemenrintah karena telah membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) untuk menuntaskan kasus penyiraman air keras terhadap salah salah satu penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.
"Cara melihatnya jangan dari sisi yang negatif dulu. Tapi niat baiknya, kalau itu memang untuk bagian dari solusi atas sebuh peristiwa lama yang nggak selesai dan akhirnya sekarang dibentuk tim," ujar Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, Moeldoko di Restoran D'cost VIP, Jakarta Pusat, Minggu (13/1).
Baca: Presiden: Penyelidikan Kasus Novel Kewenangan Kapolri
Dia juga meminta masyarakat untuk tidak memiliki pemikiran terbentuknya TGPF Novel Baswedan ini sebagai upaya politisasi petahana jelang debat kandidat perdana pada tanggal 17 Januari 2019 mendatang.
"Saya pikir ini harus dihargai dong, jangan terus dikatakan 'ini politik', jangan buru-buru berpikir ke sana," ucap Moeldoko.
Lebih lanjut, mantan Jenderal TNI Angkatan Darat ini membantah jika pembentukan TGPF Novel Baswedan ada kaitannya dengan debat kandidat perdana yang juga mengangkat tema HAM, Hukum, dan Korupsi. Dia mengatakan, apa yang menimpa Novel merupakan kasus kriminal.
"Ini hanya peristiwa kriminal, hanya siapa pelakunya, itu saja. Jadi tolong masyarakat menjustifikasinya yang tepat gitu ya," imbuhnya.
Baca: Politisi Partai Berharap Kasus Novel Segera Terungkap
Hal senada juga diucapkan oleh salah satu Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding yang mengatakan bahwa pembentukan TGPF ini atas perintah Presiden RI Jokowi setelah menyerap banyak aspirasi masyarakat terkait kasus yang menimpa salah satu penyidik KPK, Novel Baswedan.
Dia bahkan mengaku tak terlalu ambil pusing prihal banyaknya pandangan miring atas pembentukan Satgas penyidikan kasus Novel.
"Ya terserah lah tentang (penilaian) itu, yang jelas kan Pak Jokowi ada tindakan. Karena kan ada aspirasi masyarakat maka ada tindakan tersebut," kata Karding saat ditemui di kediaman Ma'ruf Amin, Jalan Situbondo nomor 12, Menteng, Jakarta, Minggu (13/1) malam.
Karding bahkan menegaskan bahwa kasus yang menimpa Novel bukanlah kasus HAM, melainkan kasus krinimal.
"Lah ini bukan kasus HAM, itu kriminal, beda. Harus dibedakan, kasus HAM itu ada kriterianya. Misalnya menggunakan kekuasaan untuk menghancurkan orang, itu kasus HAM, atau genoside itu juga HAM," tegas Karding.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian telah menerbitkan surat tugas untuk membentuk tim gabungan dan penyidikan untuk kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan pada hari Jumat (11/1).
Tito menunjuk Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Idham Azis sebagai ketua tim. Dia dibantu oleh Karobinops Bareskrim Polri Brigjen Pol Nico Afinta sebagai wakil ketua tim.
Surat tugas bernomor Sgas/3/I/HUK.6.6./2019 sudah ditandatangani oleh Tito pada 8 Januari 2019. Diketahui setidaknya ada 65 nama yang masuk dalam tim gabungan tersebut. Dilibatkan pula anggota Densus 88 Antiteror Polri serta tim dari KPK.
Tim pakar pun dilibatkan dalam tim khusus itu, yang terdiri dari mantan wakil ketua KPK Indriyanto Seno Adji, peneliti utama LIPI Hermawan Sulistyo, Ketua Setara Institute Hendardi, Komisioner Kompolnas Poengky Indarti.
Selain itu, mantan Komisioner Komnas Ham Nur Kholis dan eks ketua Komnas HAM yang kini dikenal sebagai Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ifdhal Kasim turut andil dalam tim khusus itu.
Baca: Johan Budi: Jokowi Jamin Kasus Penyiraman Novel Terus Jalan
Pada 11 April 2017, salah satu penyidik KPK Novel Baswedan mendapat serangan berupa siraman air keras ke wajahnya. Saat itu, Novel baru saja menunaikan salat Subuh di masjid dekat rumahnya dan mengakibatkan mata kiri Novel rusak.
Pihak kepolisian pun telah menyebarkan sketsa pelaku yang diduga menyiramkan air keras kepada Novel. Namun, sampai hari ini, belum ada titik terang siapa pelaku di balik kasus Novel Baswedan tersebut.
