Bandung, Gesuri.id - Peringatan May Day atau Hari Buruh disambut penuh suka cita oleh para pekerja sedunia termasuk di Indonesia. Pada momentum ini, para buruh merayakannya dengan berbagai aksi turun ke jalan secara damai. Mereka menyampaikan aspirasi seputar peningkatan kesejahteraan para buruh.
Tak mau ketinggalan dengan daerah lain, buruh di Jawa Barat juga ikut merayakan May Day. Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 2 TB Hasanuddin menilai, beragam aksi demo tersebut jangan disalahartikan sebagai kegiatan yang negatif. Untuk itu pemerintah harus bisa mendengarkan aspirasi buruh tersebut.
Baca : Aksi Petik Teh Kang Hasan di Kebun Teh Rancabali
"Peringatan Hari Buruh jangan diartikan demo hura hura, ini sebuah peringatan positif, bahwa siapapun pejabatnya, ingat buruh itu masih perlu diangkat harkat dan martabatnya," ungkap Kang Hasan, usai menghadiri salah satu kegiatan di Kota Bandung, pada Selasa (01/5).
Menurutnya, siapapun nanti yang jadi Gubernur Jabar harus mampu memperjuangkan hak para buruh dari segala aspek, mulai dari penghasilan yang layak, pelayanan kesehatan yang baik, hingga peningkatan SDM buruh, melalui pendidikan yang mumpuni.
"Yang paling penting, siapapun yang jadi pejabatnya, dari mulai bawah hingga Presiden, harus sepakat meningkatkan kualitas hidup buruh," tegasnya.
Baca : Kang Hasan Ngopi Bareng Anak Milenial
Terkait isu tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia secara ilegal, Kang Hasan memghimbau, agar masyarakat tidak mudah percaya dan terprovokasi. Meski begitu, Mantan Anggota Komisi I DPR RI itu menegaskan, Jika terdapat tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia secara ilegal, maka pihak terkait baik dinas mapun kepolisian, harus bertindak tegas dan memberskan masalah tersebut.
Sehingga, masyarakat tidak dirugikan dengan semakin menyempitnya lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja di Indonesia.
"Data yang diluncurkan dinas imigrasi itu yang kita pegang, tetapi harus ada solusi, siapapun yang kerja di republik ini terutama tenaga asing, harus ada prosedur dan izin khusus. dan kalau ada yang berkeliaran, harus ada ketegasan hukum," katanya.
