Jakarta, Gesuri.id – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, menegaskan bahwa kritik terhadap demokrasi maupun kinerja DPR harus berlandaskan data yang akurat. Ia menilai, opini yang dibangun tanpa dasar justru menimbulkan persepsi keliru dan mencederai kehidupan demokrasi di Indonesia.
“Bukan kritis. Kritis boleh. Tetapi kritis harus punya data. Saya kritis, konstruktif, argumentatif. Argumentatif dengan data. Biaya DPR berapa, biaya demokrasi berapa. Kalau enggak tahu, tanya Perludem,” tegasnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025).
Menurutnya, pemberitaan yang hanya menyoroti sisi negatif DPR tanpa data valid berpotensi membangun stigma buruk dan menimbulkan kemunafikan dalam ruang publik. Ia mengingatkan agar peran pers sebagai pilar demokrasi tidak bergeser menjadi sekadar pencipta sensasi.
Aria juga menyoroti kebutuhan transparansi yang menyeluruh terkait pembiayaan anggota DPR, termasuk soal rumah dinas. Ia menilai, ketidakjelasan informasi justru merugikan, terutama bagi anggota DPR baru.
“Kasihan anggota DPR yang baru-baru. Buat sewa rumah dua tahun sampai 400 juta, sekarang ditutup. Kalau saya punya rumah. Yang dari Papua itu lama-lama tidak punya rumah. Jadi, saya setuju ada kritik terhadap transparansi, tapi harus benar-benar transparan, jangan sepotong-sepotong,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Aria Bima menekankan bahwa masalah pembiayaan demokrasi harus dipahami secara utuh. Ia menilai, publik kerap hanya menyoroti penghasilan anggota DPR tanpa melihat besarnya pengeluaran yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas politik.
“Akhirnya partai politik dicacimaki, DPR dicacimaki, gubernur, bupati dibakar. Padahal itu dibiayai pengusaha, penambang. Ini yang saya maksud, kalau kesulitan ya difotokopi aja demokrasi di Amerika, di Eropa. Di sana anggota parlemen nggak pegang duit, tapi aspirasi masyarakat tetap ditanggung,” jelasnya.
Selain itu, ia menyoroti sistem pemilu yang dinilainya masih sarat dengan politik uang. Menurut Aria, mekanisme pencoblosan nama justru menguntungkan kalangan pengusaha ketimbang aktivis atau kader politik murni.
“Mana ada seorang aktivis jadi DPR? Ini pengusaha semua. Pada 2004, saya jadi anggota DPR pertama bersaing dengan yang punya (uang), enggak jadi,” pungkasnya.
