Jakarta, Gesuri.id — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang setiap tahun memicu desakan agar pemerintah segera mengevaluasi strategi penanganannya.
Evaluasi ini mencakup kemungkinan penetapan status bencana nasional apabila dampak karhutla di lapangan telah melampaui kapasitas pemerintah daerah.
Ketua Umum Ganjarist sekaligus kader PDI Perjuangan, Kris Tjantra, menegaskan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama negara dalam mengambil setiap keputusan penanganan karhutla.
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
Menurutnya, pemerintah wajib melihat kondisi faktual di lapangan, skala dampak, serta kecukupan sumber daya secara realistis.
"Jangan sampai kita terlalu lama berkutat pada persoalan status, sementara masyarakat harus berhadapan dengan asap, kesehatan anak-anak terancam, dan aktivitas sehari-hari terganggu. Pemerintah harus melihat persoalan ini secara utuh, bukan sekadar angka di atas kertas," tegas Kris dalam keterangan tertulisnya, Selasa (13/10).
Kris menilai penetapan status bencana nasional bukan sekadar urusan administratif belaka. Keputusan tersebut harus berpatokan pada kebutuhan riil di lapangan demi melindungi warga. Karena itu, ia mendesak pemerintah pusat untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kementerian terkait, aparat keamanan, serta elemen masyarakat.
Sinergi lintas sektor tersebut dinilai krusial agar upaya pemadaman api, penanganan warga terdampak, dan pemulihan lingkungan dapat berjalan secara bersamaan dan efektif.
"Jangan sampai kita baru bergerak luar biasa setelah keadaan telanjur parah. Jika indikator di lapangan menunjukkan situasi mengkhawatirkan, langkah antisipasi harus dilakukan sejak dini. Pemerintah harus hadir sebelum masyarakat menanggung dampak yang lebih besar," ujarnya.
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
Selain langkah tanggap darurat, Kris meminta pemerintah mengusut tuntas penyebab kebakaran, memperkuat pengawasan di zona rawan, serta menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melanggar hukum. Ia memperingatkan bahwa pemadaman semata tanpa penanganan akar masalah hanya akan menjadi siklus yang berulang.
"Ukuran keberhasilan bukan sekadar berapa banyak titik api yang berhasil dipadamkan. Kita harus memastikan masyarakat terlindungi, warga terdampak mendapatkan bantuan, dan ada langkah nyata agar kebakaran serupa tidak terus berulang. Di situlah tanggung jawab negara diuji," tuturnya.
Di akhir keterangannya, Kris mendorong pemerintah untuk mengevaluasi skala dan dampak karhutla secara transparan serta menilai urgensi penetapan status bencana nasional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
