Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Muhammad Jaenudin, menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyiapkan anggaran untuk memberikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja informal, termasuk guru agama, ustaz, guru ngaji, ojek online, petani, hingga nelayan.
“Selama ini ustaz dan ajengan tidak ada yang menjamin. Pemprov Jabar sudah menyiapkan anggaran Rp150 miliar untuk meng-cover mereka termasuk para tenaga informal lainnya,” kata Jaenudin dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Aula Desa Cihanjawar, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Sabtu (11/10).
Menurutnya, meskipun langkah ini menjadi bukti kepedulian Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap para pekerja sektor informal yang selama ini tidak tercover oleh perusahaan, namun besaran anggaran tersebut masih jauh dari mencukupi.
“Anggaran ini masih sangat minim dibandingkan dengan kebutuhan di lapangan. Karena itu, kami berharap agar pemerintah daerah, baik bupati maupun wali kota, juga mengalokasikan anggaran serupa untuk mendukung BPJS bagi tenaga kerja informal di daerah masing-masing,” ucap Jaenudin.
Upaya ini, lanjutnya, diharapkan dapat memberikan rasa aman dan jaminan sosial bagi para pekerja informal yang selama ini rawan dari sisi perlindungan kerja dan keselamatan sosial. Ia pun mendorong agar pemerintah desa turut membantu dalam proses pendaftaran peserta.
Jaenudin menegaskan, “Pemerintah desa harus aktif mengajukan para pekerja sektor informal, termasuk guru agama dan guru ngaji, agar terdaftar dalam program ini.”
Langkah tersebut diharapkan menjadi bagian dari komitmen bersama untuk memastikan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat di Jawa Barat, termasuk mereka yang bekerja di sektor nonformal.
