Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPR RI Dapil Nusa Tenggara Timur (NTT) II, Yohanis Fransiskus Lema (Ansy Lema) mengungkapkan, bahwa beberapa hari lalu dirinya mendapatkan kiriman video dari nelayan di NTT.
Nelayan tersebut menyampaikan keluhan mereka tentang dampak pandemi Covid-19 terhadap sektor kelautan dan perikanan di NTT.
"Saat ini, menurut mereka, tangkapan ikan banyak, tetapi permintaan pasar menurun drastis karena terdampak pandemi Covid-19. Permintaan pasar domestik di luar NTT dan pasar internasional dalam kondisi lesu," ujar Ansy, baru-baru ini.
Dalam video kiriman itu, lanjut Politikus PDI Perjuangan itu, nelayan pun akhirnya terpaksa menguburkan ikan yang membusuk karena tidak kunjung dikirim ke konsumen.
Ketiadaan pabrik pengolahan ikan dan cold-storage membuat ikan tidak bisa disimpan terlalu lama.
Nelayan berharap, Komisi IV DPR dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memikirkan jalan keluar (solusi) agar nelayan tetap bisa menjual ikannya.
"Saat Raker bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (Selasa, 14 April 2020) saya sebagai anggota Komisi IV DPR menyampaikan keluhan nelayan tersebut. Saya mengusulkan KKP bertindak sebagai OFF-TAKER atas produk ikan nelayan," ujar Ansy.
Dengan begitu, lanjut Ansy, nelayan lebih tenang karena tidak lagi khawatir dengan ketiadaan pembeli.
Ansy juga meminta KKP memberikan bantuan Cold Storage untuk NTT yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan hasil tangkapan nelayan guna menjaga kualitas hasil tangkapan.
Jauh sebelum pandemi covid-19, Ansy mengaku sudah beberapa kali mendesak KKP membangun pabrik pengolahan ikan di NTT.
Baca: Demonstran Tak Perlu Dirawat Bila Terjangkit Covid-19
Dan sebagai respon, Menteri menjawab akan memberikan perhatian serius untuk mengembangkan potensi kelautan dan perikanan NTT.
"Akhirnya, Rabu (15 April 2020) saya kembali menugaskan dua staf saya, Mario Fransisco Hurek Making dan Yustinus Oswin M, yang masih berada di Kupang untuk bertemu Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) KKP Kupang Bapak Jimmy Elwaren dan jajarannya," ujar Ansy.
Ansy melanjutkan, pertemuan dilakukan dengan mematuhi protokol pencegahan covid-19, dengan tidak bersalaman, memakai masker dan duduk berjarak 1 meter.
"Saya ingin mendapatkan penjelasan lebih detail mengenai persoalan nelayan, sekaligus merumuskan kebijakan konkrit untuk nelayan. Intinya, nelayan harus dibantu, demikian pula masyarakat harus tetap mengonsumsi ikan sehat dan segar," tegas Ansy.
BKIPM pun mengkonfirmasi bahwa pendapatan nelayan turun karena lesunya pembelian di pasar.
Dalam pertemuan tersebut, kedua staf Ansy mencatat tiga poin penting.
Pertama, BKIPM KKP telah memiliki beberapa kegiatan rutin. Salah satunya adalah bantuan ikan sehat dan bermutu untuk masyarakat guna meningkatkan asupan protein dan gizi.
"Tim saya mendorong agar selama pandemi, BKIPM membeli ikan nelayan secara langsung dan mendistribusikan bantuan program ikan untuk dikonsumsi masyarakat. Saya menyatakan setuju karena sejalan dengan usulan saya pada Menteri agar KKP menjadi OFF-TAKER untuk menyerap ikan tangkapan nelayan dan membagikannya pada masyarakat," ujar Ansy.
Ansy melanjutkan, tim nya juga mengingatkan agar bantuan diprioritaskan bagi masyarakat kecil yang mengalami kesulitan.
Hal kedua yang dicatat tim Ansy adalah, BKIPM Kupang menjelaskan bahwa NTT memiliki potensi perikanan dan kelautan berlimpah.
Dalam kajian BKIPM, potensi yang bisa dikembangkan di NTT adalah kawasan budidaya laut, perikanan tangkap, budidaya ikan air tawar serta rumput laut.
"Produk rumput laut NTT saat ini sudah diekspor ke beberapa negara. BKIPM Kupang memiliki wewenang menerbitkan dan menyediakan sertifikat ekspor produk rumput laut NTT berdasarkan pengajuan dari Unit Usaha yang bersangkutan serta kelayakan uji laboratorium," ungkap Ansy.
Saat ini, lanjut Ansy, program rumput laut NTT yang menembus pasar ekspor berasal dari Kabupaten Rote Ndao dan Kabupaten Flotim (Adonara).
Baca: Presiden Jokowi Dinilai Cepat Tangani Corona
"BKIPM NTT meminta perhatian agar rumput laut NTT menjadi perhatian bersama untuk dikembangkan. Misalnya, pengembangan di wilayah Sumba Timur," ujarnya.
Kemudian, hal ketiga yang dicatat staf Ansy adalah bahwa BKIPM menyampaikan keluhan pelaku usaha perikanan akibat mahalnya harga cargo domestik untuk ekspor produk perikanan.
Harga cargo mestinya memakai harga ekspor. Namun, kenyataannya justru menggunakan dua harga yakni harga ekspor dan harga domestik.
"Ironisnya, harga domestik lebih mahal ketimbang harga ekspor. KKP dan Pemprov NTT perlu duduk bersama untuk mencari jalan keluar penurunan harga cargo domestik," tambah Ansy.
