Bogor, Gesuri.id – Anggota DPRD Kota Bogor, Banu Lesmana Bagaskara, mendesak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Kementerian Pekerjaan Umum untuk segera merealisasikan penanganan longsor di wilayah Kedung Badak Baru RW 06, Kelurahan Kedung Badak.
Langkah ini mendesak dilakukan mengingat kondisi tebing yang terus terkikis dan berpotensi memicu longsor susulan, terutama saat intensitas hujan tinggi. Akibat pembiaran ini, sebagian akses jalan lingkungan warga telah hilang dan sedikitnya enam rumah kini berada dalam ancaman material longsor.
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
Berdasarkan data di lapangan, longsor di lokasi tersebut sebenarnya telah terjadi sejak 2010 dan kembali ambrol pada Oktober 2018. Namun, hingga kini penanganan permanen dari pihak terkait belum juga terealisasi.
"Persoalan ini sudah cukup lama disampaikan. Pemerintah Kota Bogor bahkan telah mengusulkan penanganan kepada BBWS sejak 2018 dan kembali mengajukannya pada 2022. Sayangnya, hingga hari ini belum ada penyelesaian," ujar Banu saat meninjau lokasi.
Ia menegaskan bahwa kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut keselamatan dan nyawa masyarakat.
Pemerintah Kota Bogor melalui Dinas PUPR tercatat sudah berulang kali melayangkan surat usulan penanganan ke BBWS Kementerian PU sebagai otoritas yang berwenang atas wilayah sungai tersebut. Nihilnya tindak lanjut dari pusat membuat kawasan padat penduduk ini terus dihantui kecemasan.
Banu berjanji akan mengawal ketat hasil peninjauan lapangan ini. Ia akan segera berkoordinasi dengan Pemkot Bogor untuk menekan BBWS agar segera menurunkan anggaran fisik ke lokasi.
Baca: Ganjar Tegaskan Sikap PDI Perjuangan di Luar Pemerintahan
- Dampak Longsor: 6 rumah terancam ambruk dan akses jalan warga terputus.
- Status Usulan: Sudah mandek di meja BBWS selama lebih dari 8 tahun (sejak usulan pertama 2018).
“Harapan kami, setelah peninjauan ini, proses koordinasi dapat dipercepat sehingga pelaksanaan perbaikan segera direalisasikan. Kondisi di lapangan sudah sangat mengkhawatirkan,” tambahnya.
Banu menilai, penanganan infrastruktur kritis yang berkaitan dengan keselamatan publik tidak bisa ego sektoral. Dibutuhkan sinergi yang kuat antara DPRD, Pemkot Bogor, pemerintah pusat, perangkat wilayah, hingga masyarakat setempat agar bencana yang lebih besar dapat dicegah.
