Malang, Gesuri.id – Pengelolaan anggaran di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2026 mendapat sorotan tajam dari pihak legislatif.
Menanggapi isu dugaan ketidakwajaran dalam sejumlah proyek pengadaan barang dan jasa di dinas tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang mendesak aparat pengawas internal untuk segera turun tangan melakukan pemeriksaan menyeluruh.
Anggota DPRD Kabupaten Malang dari Fraksi PDI Perjuangan, Zulham Akhmad Mubarok, menegaskan bahwa Inspektorat Kabupaten Malang harus segera melakukan penelusuran dan audit investigatif terhadap program-program yang kini tengah menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Langkah cepat ini dinilai penting agar tidak menimbulkan spekulasi dan kegaduhan yang berkepanjangan.
Baca: Perjalanan Hidup Ganjar Pranowo Lengkap dengan Rekam Jejak
“Jika memang terdapat laporan atau informasi yang berkembang di masyarakat terkait pengelolaan anggaran, maka harus ditindaklanjuti secara profesional dan objektif. Audit perlu dilakukan untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan,” ujar Zulham, Senin (29/6/2026).
Zulham mengungkapkan, isu mengenai dugaan pengondisian proyek hingga praktik monopoli yang berpotensi menghambat persaingan sehat dalam pengadaan barang dan jasa di Dinkes telah menjadi konsumsi publik dalam beberapa waktu terakhir. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah menunjukkan komitmen nyata terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Lebih lanjut, Zulham mengingatkan bahwa pengawasan internal memiliki peran krusial untuk memastikan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) benar-benar tepat sasaran dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, bukan segelintir kelompok.
“Pengawasan yang kuat diperlukan agar seluruh anggaran yang bersumber dari uang rakyat dapat digunakan secara efektif. Jika nanti dalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran hukum, tentu harus diproses sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku,” cetus Zulham lantang.
Demi menjaga kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan, Zulham juga berharap agar hasil pemeriksaan atau audit oleh Inspektorat nantinya dapat disampaikan secara terbuka kepada masyarakat luas.
Baca: Ini 5 Kutipan Inspiratif Ganjar Pranowo Tentang Anak Muda
Di sisi lain, pihak eksekutif belum memberikan jawaban pasti terkait polemik ini. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, Budiar Anwar, menyatakan bahwa dirinya belum bisa memberikan penjelasan lebih detail mengenai isu yang berkembang.
Budiar menyebut, pihaknya masih perlu mempelajari dan memeriksa kembali berkas anggaran pada instansi yang bersangkutan sebelum memberikan keterangan resmi kepada media.
“Saya belum mempelajari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan, baik terkait penggunaan maupun sumber pendanaannya,” pungkas Budiar singkat.
