Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, melayangkan kritik keras terkait pengadaan puluhan ribu unit motor listrik yang dinilai menabrak aturan tata kelola anggaran negara, terutama setelah munculnya informasi mengenai penolakan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Charles menegaskan bahwa tidak ada lembaga yang boleh berdiri di atas mekanisme anggaran yang sah.
"Kalau benar pengadaan ini sudah pernah ditolak oleh Kementerian Keuangan, lalu tetap dijalankan oleh BGN, maka ini sudah masuk ranah pelanggaran dalam tata kelola anggaran negara," tegas Charles.
Baca: Perjalanan Hidup Ganjar Pranowo Lengkap dengan Rekam Jejak
Legislator tersebut memandang pengadaan ini sebagai bentuk pemborosan serius yang tidak memiliki urgensi jelas.
Menurutnya, BGN seharusnya berfokus pada substansi utama yakni perbaikan gizi anak Indonesia, alih-alih melakukan pengadaan barang yang berpotensi hanya menjadi ajang bagi-bagi proyek di tengah kondisi fiskal negara yang sedang tertekan.
Tanpa adanya penjelasan transparan mengenai dasar penganggaran, Komisi IX berencana memanggil pimpinan BGN untuk meminta pertanggungjawaban resmi.
Charles menambahkan bahwa pihaknya tidak akan membiarkan sepeser pun uang rakyat digunakan tanpa akuntabilitas yang nyata.
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
Menanggapi video viral yang memperlihatkan tumpukan motor listrik di gudang besar, Kepala BGN Dadan Hindayana akhirnya angkat bicara. Ia meluruskan simpang siur informasi mengenai jumlah kendaraan yang beredar di media sosial. Dadan membantah klaim yang menyebutkan jumlah motor mencapai 70 ribu unit.
"Informasi 70 ribu unit itu tidak benar. Realisasi total motor listrik sebanyak 21.801 unit dari 25 ribu unit yang dipesan di tahun 2025," ungkap Dadan dalam keterangan tertulisnya. Ia menjelaskan bahwa kendaraan tersebut dialokasikan untuk mendukung tugas operasional Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lapangan.
Meski kendaraan sudah tersedia, Dadan menyatakan bahwa unit-unit tersebut belum didistribusikan. Saat ini, BGN masih menuntaskan proses administrasi agar ribuan motor listrik tersebut tercatat secara sah sebagai Barang Milik Negara (BMN).
