Jakarta, Gesuri.id - Politisi PDI Perjuangan Arteria Dahlan menegaskan PDI Perjuangan tak pernah meminta jabatan menteri pada Joko Widodo (Jokowi).
Hal itu bisa dilihat dari jatah menteri yang diperoleh PDI Perjuangan ketika pemerintahan Presiden Jokowi terbentuk pada 2014.
Baca: Jokowi Beri Isyarat, Calon Menteri dari Generasi Milenial
Kala itu, ujar Arteria, kader PDI Perjuangan justru memperoleh kursi menteri yang tidak bersifat elektoral.
"Memang koalisi kami itu terbentuk bukan dalam identik melakukan politik dagang sapi, bukan politik transaksional. Ini hanya kesamaan ideologis, ide, gagasan bagaimana membangun Indonesia dan kabinet ini bisa lebih efektif lagi ke depan," kata Arteria, baru-baru ini.
Arteria mengatakan, pada 2014, PDI Perjuangan sudah terbukti mendukung Jokowi tanpa syarat apapun.
"Jadi memang di antara kita tidak ada janji-janji bagi menteri dan tidak ada yang berharap dapat menteri. Apalagi PDI Perjuangan udah proven, provennya kenapa? kemarin kan kita punya menang Pemilu tapi kita enggak minta jatah menteri. bahkan menteri yang dikasih juga bukan menteri elektoral," tegasnya.
"Kalau menteri elektoral kayak menteri yang bisa bagi-bagi sembako, bagi-bagi macem-macem, ini kan kita enggak, dapat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham) ya diterima," lanjut Arteria.
Arteria menambahkan, jika ada partai koalisi meminta jatah menteri, itu bukan hal serius untuk disikapi.
"Saya pikir semua mitra koalisi punya kesepahaman yang sama, terkait ada kabar minta lima menteri itu kan hanya dialektika aja, tapi nggak serius," terangnya.
Arteria menegaskan bahwa PDI Perjuangan merupakan partai yang taat asas. Dan Jokowi adalah kepala negara sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan berdasarkan UU.
Baca: Jokowi: Tak Ada Istilah Jatah-jatahan Menteri
Dalam hal penyusunan kabinet yang ideal, PDI Perjuangan mempercayakan sepenuhnya kepada Jokowi sebagai pemegang hak prerogatif.
"Itu orang (Jokowi) pinter loh, dia nggak hanya pinter, dia mau mendengar dan pengamat yang baik. Artinya dengan modal yang dia punya itu, pastinya bisa mengambil kebijakan yang tepat. Jadi kita serahkan sebagai hak prerogatifnya beliau untuk menentukan postur kabinet," ujar anggota Komisi III DPR ini.
