Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi B DPRD Jakarta, Dwi Rio Sambodo menegaskan temuan beras milik PT Food Station Tjipinang yang tidak memenuhi syarat mutu atau cacat mutu merupakan sinyal bahaya bagi masyarakat.
"Ini bukan sekadar pelanggaran teknis, tapi ancaman terhadap hak dasar warga atas pangan yang layak," kata Rio, Sabtu (19/7/2025).
Baca: Ganjar Harap Kepemimpinan Gibran Bisa Teruji
Rio menyampaikan Komisi B akan segera menggelar rapat dengar pendapat terbuka dengan dinas terkait, BPOM DKI dan Direksi PD Pasar Jaya dalam waktu dekat.
"Untuk memastikan langkah penertiban tegas. Beras rakyat harus bersih, sehat, dan aman," ujarnya.
Karena itu, pihaknya juga akan melakukan pengawasan secara ketat pengadaan beras untuk program beras sejahtera (Rastra) dan Program Keluarga Harapan (PKH).
"Evaluasi menyeluruh terhadap integritas pemasok harus dilakukan. Harusnya tidak mentolerir praktik yang mengorbankan kesehatan warga demi keuntungan segelintir pihak," ucapnya.
Rio juga mendorong Pemprov Jakarta menetapkan solusi jangka panjang melalui koordinasi lintas kementerian, termasuk reformasi tata niaga, peningkatan transparansi distribusi.
"Diversifikasi sumber pasokan beras ke Jakarta. Ketergantungan pada satu pasar harus diakhiri untuk menghindari risiko monopoli dan manipulasi mutu," ujarnya.
Baca: Ganjar Dorong Delapan Parpol di DPR RI Duduk Bersama
Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri telah memeriksa empat produsen atas dugaan pelanggaran mutu dan takaran dalam distribusi beras. Pemeriksaan ini dilakukan setelah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman membongkar praktik kecurangan tersebut.
“Betul, masih dalam proses pemeriksaan,” kata Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Helfi Assegaf kepada wartawan, Kamis (10/7/2025).
