Bandung, Gesuri.id – Anggota DPRD Jawa Barat, Diah Fitri Maryani menegaskan bahwa pendidikan adalah hak dasar seluruh warga negara yang wajib dipenuhi tanpa terkecuali.
Ia mengingatkan bahwa negara bertanggung jawab penuh untuk menjamin masyarakat, khususnya dari keluarga kurang mampu, mendapatkan akses pendidikan yang layak, nyaman, dan berkualitas.
Pernyataan ini menanggapi wacana pemberlakuan kembali Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di sekolah negeri. Anggota Legislator Fraksi PDI Perjuangan ini menilai kebijakan tersebut sangat tidak berpihak pada rakyat di tengah situasi ekonomi yang penuh tantangan.
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
“Pendidikan adalah hak seluruh masyarakat. Negara harus hadir dan menjamin terpenuhinya hak tersebut, khususnya bagi keluarga kurang mampu. Jangan sampai ada anak yang kehilangan kesempatan belajar hanya karena persoalan biaya,” tegas Diah, Jumat (17/7).
Diah menyatakan bahwa Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Barat secara tegas menolak wacana penarikan kembali iuran SPP di sekolah negeri. Menurutnya, kebijakan tersebut hanya akan memperlebar kesenjangan sosial dan membatasi akses anak-anak dari keluarga prasejahtera untuk bersekolah.
Ia mengingatkan kembali fungsi dasar sekolah negeri, yaitu sebagai instrumen negara untuk menyediakan layanan pendidikan yang inklusif dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Saat kondisi ekonomi masyarakat belum sepenuhnya pulih, pemerintah seharusnya memberikan solusi, bukan justru menambah beban. Pendidikan harus menjadi instrumen untuk memutus rantai kemiskinan. Aksesnya harus diperluas, bukan dipersempit,” cetusnya.
Dibandingkan membebankan biaya tambahan kepada orang tua siswa, Diah mendesak pemerintah untuk mengoptimalkan dukungan anggaran dari APBD maupun APBN guna menyokong operasional sekolah.
Baca: Ganjar Bangga dengan Kualitas Bahan Aspal Karya Anak Bangsa
Menurutnya, komitmen peningkatan kualitas pendidikan harus diwujudkan lewat langkah-langkah konkret, seperti:
- Peningkatan sarana dan prasarana sekolah secara merata.
- Pemerataan sebaran tenaga pendidik berkualitas hingga ke pelosok.
- Penguatan program bantuan sosial pendidikan khusus bagi siswa miskin.
Menutup pernyataannya, Diah mengingatkan pemerintah daerah dan pusat untuk selalu berpegang teguh pada amanat konstitusi, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Ia meminta agar setiap kebijakan yang lahir di sektor pendidikan selalu mengedepankan prinsip keadilan sosial.
“Kualitas pendidikan tidak hanya diukur dari fasilitas fisik, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dalam menghadirkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan ramah bagi semua anak untuk berkembang,” pungkasnya.
