Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo meminta Pemprov melakukan kajian ilmiah sebelum membentuk badan usaha milik daerah (BUMD) khusus mengurus masalah parkir.
Rio menegaskan masalah perparkiran di Jakarta harus ditangani secara serius.
"Masalah perparkiran di DKI harus ditanggapi serius oleh Pemprov DKI. Bukan hanya karena memiliki potensi PAD yang besar, namun perlu dilihat dampak negatif dari tata kelola parkir yang semrawut sebagaimana yang terjadi di DKI saat ini. Sebut saja, kemacetan lalu lintas, mengurangi estetika kota, merugikan pendapatan UMKM sekitar hingga mengurangi pendapatan daerah," kata Rio kepada wartawan, Rabu (21/5/2025).
Baca: Hadir di Pengadilan Tipikor, Ganjar Suntik Semangat ke Hasto
Rio mendorong evaluasi terhadap Dinas Perhubungan dan Unit Pengelola Perparkiran secara menyeluruh. Sebab, kata dia, hasil pendapatan dari parkir di Jakarta jauh dari kondisi yang terjadi di lapangan.
"Evaluasi menyeluruh terhadap jajaran Dishub serta UPT parkir harus dilakukan secara kritis, termasuk analisa target pendapatan dari perparkiran yang jauh dari kondisi riil di lapangan," tuturnya.
Menurut Rio, pendapatan dari parkir memang harus dikelola dengan baik, salah satunya melalui BUMD. Namun, kata dia, butuh berbagai tahapan hingga BUMD itu terbentuk.
"Namun tentu saja, langkah panjang menuju pembentukan BUMD harus dimulai dengan kajian secara ilmiah yang detail dan terukur. Karena jangan sampai pembentukan BUMD baru justru memberatkan APBD melalui suntikan modal PMD," kata Rio.
Baca: Ganjar Ungkap Hal Ini Akan Usulan Solo Jadi Kota Istimewa
"Yang harus dipikirkan oleh Pemprov DKI adalah meminimalisir dampak sosial yang mungkin akan timbul dari pengelolaan parkir secara profesional. Maka saya berharap jukir liar ini bisa dibina dan diperkerjakan sebagai jukir resmi, sehingga dengan demikian risiko konflik horizontal bisa diredam optimal," sambungnya.
Rio meminta Pemprov menuntaskan masalah parkir di Jakarta ini. Penyelesaian harus diselesaikan pada semua aspek.
"Intisarinya semua harus dilakukan pendekatan dengan basis pemetaan tuntas, baik dalam tataran situasi objektifnya lapangan maupun kondisi subyektif operator regulasinya sehingga ada dimensi lengkap yaitu menyeluruh, utuh dan menyatu di antara semua aspek-aspeknya," pungkasnya.
