Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mendesak pemerintah mengevaluasi tata kelola pelayanan kesehatan secara menyeluruh.
Pernyataan ini merespons dugaan perundungan oleh oknum tenaga kesehatan terhadap pasien BPJS, Yurizal Tri Chaerawan, yang dilaporkan meninggal dunia dilansir dari Detikcom.
Sorotan publik mengemuka setelah Yurizal mengunggah keluhannya melalui akun Threads @yurizaltrich pada 22 Juli 2026 terkait lamanya waktu tunggu kamar rawat inap yang mencapai delapan jam. Unggahan tersebut memicu komentar bernada menghina dari sejumlah akun yang diduga milik tenaga kesehatan, sebelum akhirnya korban dikabarkan meninggal dunia pada 31 Juli 2026.
Baca:
Edy Wuryanto menegaskan bahwa peristiwa tragis ini harus menjadi momentum perbaikan nasional, khususnya dalam penanganan mekanisme rujukan dan ketersediaan ruang rawat inap.
"Kasus ini harus dilihat secara utuh. Kita tentu berduka atas meninggalnya pasien. Namun yang lebih penting adalah memastikan penyebabnya dipelajari secara objektif agar menjadi pembelajaran nasional dan tidak terulang di tempat lain," ujar Edy.
Ia menambahkan bahwa masalah keterbatasan fasilitas kamar tidak boleh menjadi alasan pelayanan terhenti tanpa ada kepastian bagi pasien.
"Bila ruang rawat tidak tersedia, sistem harus segera bekerja mencarikan solusi melalui mekanisme rujukan yang cepat, terkoordinasi, dan transparan," katanya.
Baca: Inilah Profil dan Biodata Ganjar Pranowo
Menurut Politikus PDI Perjuangan tersebut, pembenahan sistem informasi terintegrasi sangat mendesak agar seluruh pihak dapat memantau ketersediaan tempat tidur secara langsung.
"Audit pelayanan bukan untuk mencari kambing hitam, tetapi menemukan akar masalah. Setiap kasus serius harus menjadi bahan pembelajaran nasional agar menghasilkan perbaikan sistem, bukan sekadar pergantian orang," ujarnya.
Selain perbaikan manajemen rumah sakit, Edy menyoroti pentingnya pembinaan etika komunikasi digital bagi para tenaga kesehatan di media sosial.
"Walaupun berkomunikasi sebagai individu di media sosial, masyarakat tetap melihat mereka sebagai dokter atau tenaga kesehatan. Karena itu, organisasi profesi perlu memperkuat pembinaan mengenai etika komunikasi digital. Di era digital, kompetensi profesional tidak cukup hanya kemampuan klinis, tetapi juga kemampuan menjaga komunikasi yang berempati dan bertanggung jawab di ruang publik," tuturnya.
