Semarang, Gesuri.id - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan mengikuti dan melaksanakan apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat terkait dengan ujian nasional (UN) 2020 di semua jenjang pendidikan.
"Hari ini setelah rapat dengan gubernur (melalui video conference, red), Presiden melanjutkan rapat tentang UN. Trennya tidak ada UN," kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Semarang, Selasa (24/3).
Baca: Ujian Nasional 2020 Ditiadakan, Putra Apresiasi
Ganjar menyebutkan Pemprov Jateng melalui Dinas Pendidikan juga telah dimintai masukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan mengenai UN, khususnya menyangkut merebaknya wabah COVID-19.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan bahwa pemerintah memutuskan untuk membatalkan pelaksanaan UN 2020 setelah melalui berbagai pertimbangan, khususnya terkait wabah COVID-19.
Alasan pembatalan tersebut, yang pertama atas prinsip dasar Kemendikbud, yakni keamanan dan kesehatan siswa-siswa.
Mendikbud mengatakan keamanan keluarga siswa-siswi jika UN tetap dilaksanakan di dalam tempat-tempat pengujian bisa menimbulkan risiko kesehatan.
"Bukan hanya untuk siswa-siswa, tapi juga keluarga dan kakek nenek karena jumlahnya sangat besar delapan juta yang tadinya dites UN," kata Nadiem.
Oleh karena itu, ia menegaskan tidak ada yang lebih penting daripada keamanan dan kesehatan siswa dan keluarga sehingga UN dibatalkan untuk 2020.
Baca: Putra Minta Cetak Biru Pengganti Ujian Nasional
"Kita juga sudah tahu UN bukan untuk syarat kelulusan atau syarat seleksi masuk jenjang pendidikan tinggi, saya rasa di Kemendikbud, lebih banyak risikonya daripada benefit untuk lanjutkan UN," katanya.
Hal itu berarti ujian sekolah masih bisa dilakukan oleh masing-masing sekolah, tapi tidak diperkenankan untuk melakukan tes tatap muka yang mengumpulkan siswa di kelas.
