Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi XI DPR RI, Harris Turino, menyoroti sejumlah aspek penting dalam Rencana Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) Tahun 2026.
Ia menilai terdapat deviasi yang cukup besar antara perencanaan dan realisasi anggaran BI dalam dua tahun terakhir, serta mempertanyakan dasar proyeksi kenaikan penerimaan kebijakan di tengah tren penurunan suku bunga global.
Baca: Ganjar Ajak Kader Banteng NTB Selalu Introspeksi Diri
“Dalam dua tahun terakhir, BI merencanakan defisit, tapi ternyata realisasinya surplus besar. Deviasinya tinggi sekali. Apakah ini disengaja untuk memberi buffer bagi Bank Indonesia, sehingga surplusnya besar? Kenapa konsistensi antara ATBI dan realisasi begitu rendah?” tanya Harris dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Gubernur Bank Indonesia beserta jajaran, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (12/11/2025).
Lebih lanjut, Harris juga menyoroti proyeksi kenaikan penerimaan kebijakan yang dinilai tidak selaras dengan asumsi makro yang disampaikan BI. Menurutnya, di tengah tren penurunan yield US Treasury dan penguatan nilai tukar Rupiah di kisaran Rp16.430 per dolar AS, proyeksi tersebut menimbulkan pertanyaan besar.
"Di tengah suku bunga global yang diprediksi turun, yield US Treasury menurun, dan nilai tukar Rupiah menguat di kisaran 16.430, apa dasar BI memproyeksikan penerimaan kebijakan naik? Apakah BI tidak yakin Rupiah benar-benar akan menguat sesuai asumsi yang dibuatnya sendiri?” ujarnya.
Selain itu, Harris juga menyoroti kebutuhan intervensi moneter yang disebut meningkat, namun alokasi anggaran kebijakan justru menurun. Kondisi tersebut, menurutnya, berpotensi mempersempit ruang pelonggaran suku bunga dan dapat memengaruhi stabilitas nilai tukar Rupiah.
Baca: Gerakan Menanam Pohon Harus Jadi Kesadaran Kolektif Bangsa
“Kalau belanja kebijakan turun, bagaimana BI bisa menjamin ruang pelonggaran suku bunga tetap tersedia? Bukankah ini bisa membahayakan stabilitas Rupiah?” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, Harris turut mengkritisi beberapa pos anggaran lain, seperti konservatisme rancangan penerimaan operasional, peningkatan anggaran investasi teknologi informasi (TI) yang mencapai Rp809 miliar, serta penurunan alokasi anggaran untuk program UMKM, stabilisasi harga, dan edukasi masyarakat.
“Investasi TI naik cukup besar. Tapi pertanyaannya, kapan digitalisasi ini benar-benar berdampak pada efisiensi, termasuk menurunkan kebutuhan SDM? Selain itu, mengapa anggaran untuk UMKM dan stabilisasi harga justru dipangkas? Apakah BI tidak lagi melihat sektor UMKM sebagai bagian penting dari mandat kebijakannya?” tandas Harris.
