Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan harapannya agar Tim Transformasi Polri yang baru dibentuk mampu membawa perubahan signifikan bagi institusi Kepolisian, baik dalam hal kinerja maupun citra di mata publik.
Puan menilai, inisiatif ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Polri.
"Kami berharap tim transformasi ini akan betul-betul bisa mentransformasi Polri secara baik dari dalam dan ke luar untuk bisa meningkatkan citra positif Polri terhadap kinerjanya di hadapan masyarakat," kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (22/9/2025).
Puan, yang juga politisi senior dari Fraksi PDI Perjuangan, menyambut baik langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mengambil inisiatif pembentukan Tim Transformasi Reformasi Polri.
Menurutnya, pembenahan internal adalah hal mendesak di tengah tuntutan publik akan penegakan hukum yang transparan, profesional, dan akuntabel.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk tim Transformasi Reformasi Polri sebagai langkah memastikan akuntabilitas institusi.
"Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo telah memerintahkan kepada staf dan jajarannya sebagai langkah responsibilitas dan akuntabilitas," ucap Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko di Jakarta beberapa waktu lalu.
Pembentukan tim tersebut tertuang melalui Surat Perintah (Sprin) bernomor Sprin/2749/IX/TUK.2.1/2025 yang ditandatangani oleh Kapolri pada 17 September 2025. Total terdapat 52 perwira tinggi dan menengah yang berada di dalam tim reformasi.
Listyo bertindak sebagai pelindung, sedangkan Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo sebagai penasihat. Perwira tinggi (Pati) yang ditunjuk sebagai ketua tim adalah Kalemdiklat Polri Komjen Chryshnanda Dwilaksana.
Pembentukan tim transformasi ini diharapkan dapat merumuskan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat profesionalisme personel, serta menghapus praktik-praktik yang dapat merugikan citra institusi. Dengan keterlibatan lebih dari 50 perwira, proses reformasi diharapkan berjalan menyeluruh dari tingkat pusat hingga daerah.
Pengamat kepolisian menilai langkah ini penting mengingat Polri kerap menjadi sorotan publik, baik terkait penanganan kasus besar, reformasi di bidang rekrutmen dan pendidikan, hingga transparansi dalam proses hukum. Dengan adanya dukungan politik dari DPR, termasuk dari Ketua DPR RI, diharapkan tim ini bekerja cepat dan tepat sasaran.
Puan menegaskan, DPR akan mengawal upaya reformasi Polri melalui fungsi pengawasan.
Menurutnya, sinergi antara legislatif dan aparat penegak hukum penting untuk mewujudkan Polri yang profesional, modern, dan dipercaya rakyat.
