Jakarta, Gesuri.id - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan, Robi Barus, menegaskan penolakan tegas terhadap wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang tidak lagi dilaksanakan secara langsung oleh rakyat dan dikembalikan kepada DPRD. Menurutnya, gagasan tersebut merupakan bentuk kemunduran demokrasi sekaligus perampasan hak pilih rakyat.
“Wacana Pilkada dipilih oleh DPRD merupakan kemunduran demokrasi, merampas hak pilih rakyat. Sikap PDI Perjuangan tegas, kami menolak segala hal yang mengkerdilkan nilai-nilai demokrasi di negeri ini,” kata Robi Barus, Jumat (9/1).
Robi menilai, pelaksanaan Pilkada secara langsung merupakan hasil perjuangan panjang rakyat Indonesia dalam menegakkan demokrasi. Oleh karena itu, PDI Perjuangan secara konsisten menolak segala bentuk upaya yang menghilangkan hak rakyat dalam menentukan pemimpinnya, baik di tingkat nasional maupun daerah.
“Tidak ada alasan yang dapat membenarkan itu, termasuk soal besarnya anggaran dan alasan-alasan lainnya, sebab tidak ada hal yang lebih berharga dari menjaga nilai-nilai demokrasi bangsa dan memberikan kebebasan bagi rakyat dalam memilih pemimpinnya,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa sistem pemilihan langsung, baik presiden maupun kepala daerah, lahir dari perjuangan panjang rakyat Indonesia untuk keluar dari praktik demokrasi yang elitis dan tertutup.
“Perjuangan itu harus kita ingat dan kita hargai, semua itu tidak lain hanya untuk memperjuangkan hak rakyat dalam memilih pemimpinnya. Rakyat punya hak untuk memilih wakil rakyat, rakyat juga punya hak memilih pemimpinnya, baik itu pemimpin negara maupun pemimpin di daerah. Jangan rampas hak rakyat dengan alasan apapun, biarkan rakyat merdeka dengan pilihannya,” ungkapnya.
Menanggapi anggapan bahwa banyak kepala daerah hasil Pilkada langsung terjerat kasus korupsi, Robi Barus menilai hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menghapus hak pilih rakyat. Menurutnya, tidak ada jaminan kepala daerah yang dipilih melalui DPRD akan terbebas dari praktik korupsi.
“Kalau ada tikus di lumbung padi, tikusnya yang kita bunuh, bukan lumbung padinya yang kita bakar. Intinya memang tidak ada kebijakan yang sempurna, tetapi tidak ada kesalahan yang lebih besar dari merampas hak rakyat,” pungkasnya.
