Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menilai, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang membuat pernyataan tanpa didasari data dan fakta ketika membandingkan era kepemimpinan, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden Jokowi.
Said menilai AHY berbicara hanya untuk mendapat tepuk tangan dari audiensnya, tetapi tidak memiliki kedalaman kebenaran.
Menurut politisi senior PDI Perjuangan asal Jawa Timur itu, ada sejumlah indikator yang seharusnya diperhatikan AHY sebelum membuat perbandingan.
Baca: Hasto: Jangan Calonkan Pemimpin Memperebutkan Efek Ekor Jas
Salah satunya data yang disodorkan Said adalah pada era SBY, di akhir 2014, jumlah penduduk miskin mencapai 27,73 juta jiwa sedangkan pada era Jokowi angka tersebut turun drastis dengan jumlah 24,79 juta pada akhir 2019.
“Bahkan setelah dihantam badai pandemi, kita pulih lebih cepat, pada Maret 2022 jumlah penduduk miskin kita turun menjadi 26,16 juta, turun dari semester sebelumnya yang mencapai 26,5 juta penduduk,” ujarnya.
Fakta lain adalah tingkat pengangguran pada era Presiden Jokowi jauh lebih rendah dibanding masa Presiden SBY berkuasa selama 10 tahun.
“Pada akhir tahun 2014 jumlah pengangguran mencapai 7,24 juta, sedangkan pada masa Presiden Joko Widodo tingkat pengangguran pada tahun 2019 mencapai 7,1 juta, bahkan saat dua tahun lebih dihantam pandemi, tingkat pengangguran kita terus turun sejak tahun 2020,” imbuhnya.
Belum lagi kalau berbicara data tentang kesenjangan sosial. Berdasarkan data BPS, kata Said Abdullah, pada akhir 2014 rasio kesenjangan sosial mencapai 0,414 sedangkan pada 2022 rasionya di posisi 0,384.
Kondisi yang sama, lanjut Said, juga terjadi pada Produk Domestik Bruto (PDB). Dia membeberkan PDB Indonesia pada tahun 2014 yakni Rp 10.569,7 triliun, sedangkan akhir tahun lalu PDB Indonesia berkembang mencapai Rp 16.979,7 triliun atau meningkat 62 persen dibanding akhir pemerintahan SBY.
Tak hanya itu, Said membeberkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di masa pemerintah Joko Widodo jauh lebih baik dari warisan era Presiden SBY. Skor IPK Indonesia, kata Said, mencapai 34 pada 2014 dan pada 2021, sebagaimana yang dirilis oleh Transparasi Internasional, mencapai 38. Semakin tinggi skor menandakan tingkat IPK semakin baik.
“Terkait kemajuan infrastruktur, kita nggak perlu membandingkan lagi. Tentu di masa Presiden Jokowi jauh lebih terlihat dan pembangunan infrastruktur di seluruh pelosok Tanah Air. Di masa pemerintahan mana pegunungan tengah Provinsi Papua yang terisolir bisa terbuka akses jalan,” kata Said.
Baca: Pilpres 2024, Sekjen Hasto Beberkan Beberapa Kriteria
Atas data-data tersebut Said Abdullah menyarankan AHY tidak mengumbar pernyataan hanya demi mendapat tepuk tangan.
“Saya sarankan sebagai anak muda, apalagi dengan latar pendidikan yang cukup baik, kenapa suka berpikir halu, berbicara tanpa data. Kalau hanya ingin mendapatkan tepuk tangan di depan kadernya ya silakan saja, tetapi akan menepuk air diulang kena muka sendiri bila bicaranya meracau tanpa data,” ujar Said.
Said Abdullah meneruskan, “Kasihan kader Demokrat kalau diberikan contoh kepemimpinan halu, alias mengumbar khayalan.”tandasnya.
