Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengkritik kinerja Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terkait dengan peretasan situs-situs pemerintah oleh judi online.
Politisi PDI Perjuangan itu menyalahkan BSSN berkaitan dengan insiden peretasan yang terjadi pada situs-situs pemerintahan tersebut.
Hasanuddin menyebut sampai saat ini BSSN memang belum mampu memberikan proteksi kepada situs-situs pemerintahan.
Baca: Hasanuddin Ingatkan Afghanistan Tak Seindah Yang Dibayangkan
"Sampai saat ini badan siber kita ini atau BSSN itu belum mampu memprotek seluruh lembaga pemerintah secara optimal," ujarnya.
Hasanuddin menyebut akhirnya BSSN pun menyerahkan perlindungan situs kepada masing-masing lembaga pemerintah. Namun di sisi lain, dia menyayangkan lantaran lembaga pemerintah sendiri sebetulnya memiliki keterbatasan dalam hal teknologi siber dan SDM di dunia siber hingga akhirnya sering terjadi kebocoran.
"Sehingga untuk memberikan proteksi kepada jajaran atau lembaga lembaga pemerintah lainnya karena BSSN itu belum memberikan proteksi penuh, maka dilakukan oleh lembaga lembaga tersebut secara mandiri gitu," tuturnya.
"Tapi diprediksi juga di lembaga lembaga itu juga belum bisa optimal, Mengapa? karena saya berdiskusi dengan BSSN, ada 2 hal, satu perlengkapan, kemudian kedua SDM yang belum memadai, gitu, sehingga ya sering banyak kebocoran gitu," lanjutnya.
Hasanuddin pun memahami kondisi BSSN yang memang hingga saat ini tidak memiliki dana berkaitan dengan perlindungan siber. Menurutnya keterbatasan anggaran dari pemerintah ini juga menjadi kendala bagi BSSN untuk melakukan perlindungan.
Baca: Rahmad Minta Semua Pihak Tak Berpuas Diri
"Nah programnya kita dalam hal ini BSSN sudah membuat program untuk tahun anggaran 2022 itu sekitar Rp 3,5 T, itu cukup signifikan, tetapi karena anggaran terbatas, diprediksi hanya sekitar 550 miliar saja. Ya begitu, ini lah situasi yang memang dialami saat ini. Karena alat alat dengan teknologi tinggi itu diakui cukup mahal, kira kira," sebutnya.
Untuk diketahui, situs-situs pemerintah diretas dengan disusupi judi online. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat, sepanjang 2021, sebanyak 291 situs web telah diretas dengan konten judi online.
Data itu dilaporkan dalam temuan BSSN berjudul 'Peretasan Situs di Indonesia untuk Dijadikan Situs Judi Online'. Laporan itu diberikan oleh juru bicara BSSN, Anton Setyawan, Kamis (26/8/2021).
