Jakarta, Gesuri.id — Anggota Komisi XII DPR RI, Sigit Karyawan Yunianto, mendorong BUMN Holding Industri Pertambangan (MIND ID)—khususnya PT Aneka Tambang Tbk (Antam)—untuk merumuskan skema legalisasi penambangan emas rakyat.
Langkah ini dinilai penting demi memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sekaligus mengoptimalkan potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Sigit menyoroti maraknya aktivitas Penambangan Tanpa Izin (PETI) yang hingga kini belum memberikan kontribusi finansial bagi negara, meski memproduksi hasil tambang dalam jumlah besar.
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
"PETI itu kalau dikumpulkan, sehari bisa bergram-gram hingga kiloan. Tapi apa yang didapat negara? Tidak ada," ujar Sigit dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI bersama jajaran Direksi MIND ID dan seluruh anak perusahaannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/).
Ia menegaskan bahwa masyarakat kecil yang menggantungkan hidup dari tambang tradisional seharusnya tidak terus-menerus dibayang-bayangi status ilegal. Oleh karena itu, penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) oleh pemerintah harus direalisasikan secara konkret di lapangan.
"Jangan sampai masyarakat kecil yang menambang secara tradisional terus dikejar-kejar, sementara kepastian hukumnya tidak ada," tegasnya.
Baca:
Lebih lanjut, Sigit meminta agar penanganan tambang rakyat tradisional dibedakan dari penambangan ilegal berskala besar yang menggunakan alat berat di kawasan hutan. Penambang tradisional sebaiknya dirangkul melalui skema pembinaan agar tetap bisa beroperasi secara aman, legal, dan berwawasan lingkungan.
Menurutnya, jika Antam dapat memfasilitasi dan menampung hasil tambang rakyat secara resmi, hal tersebut akan membawa dampak positif ganda (win-win solution).
"Kalau hasil tambang rakyat bisa ditampung, khususnya oleh Antam, ini luar biasa. PNBP bertambah, negara mendapat pendapatan, dan legalitas serta kepastian hukum bagi masyarakat menjadi jelas," pungkasnya.
