Manado, Gesuri.id - Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Steven Kandouw berharap pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan dimaksimalkan pascakenaikan iuran sebesar 100 persen.
"Harus dibarengi dengan peningkatan pelayanan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat atau JKN-KIS," sebut Wagub Steven di Manado, Minggu (1/12).
Baca: Presiden Sebut Kusutnya BPJS Terletak Pada Institusinya
Pelayanan kesehatan di provinsi ujung Utara Sulawesi itu, sebut dia belum sempurna namun secara perlahan memperbaiki layanan agar bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Wagub mencontohkan, pemerintah saat ini sementara membangun rumah sakit mata yang kredibel dan menjadi rujukan dengan anggaran yang mencapai miliaran rupiah.
Berbarengan dengan itu, menjadi keinginan pemerintah daerah agar masyarakat bisa mendapatkan jaminan kesehatan semesta (universal health coverage).
"Keinginannya seperti itu, namun kendalanya mulai tahun depan iuran BPJS naik 100 persen, sementara di sisi lainnya pemerintah daerah mengalokasikan anggaran ratusan miliar menopang pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau pilkada," jelasnya.
Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD PDI Perjuangan Sulut itu mencontohkan, tahun lalu Pemerintah Kabupaten Minahasa mengalokasikan anggaran sebesar Rp30 miliar untuk peserta JKN-KIS.
Baca: Pemerintah Harus Evaluasi Kinerja BPJS
Akan tetapi tahun ini, seirama dengan kenaikan iuran BPJS yang akan berlaku pada tahun depan, alokasi anggaran untuk membayar iuran peserta JKN-KIS membengkak menjadi Rp70 miliar.
"Pemerintah provinsi akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait masalah ini, kenaikan iuran ini cukup memberatkan pemerintah provinsi serta kabupaten dan kota, mudah-mudahan akan ada jalan keluarnya," ujar Wagub optimistis.
