Jakarta, Gesuri.id – Ketua DPRD Kota Medan, Wong Chun Sen, meminta Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan untuk mendata ulang seluruh juru parkir (jukir) resmi yang beroperasi di wilayah tersebut.
“Pihak kepolisian sudah mendeteksi bahwa jukir ini sering menjadi penyebab aksi premanisme di lapangan, Pemko Medan harus menindaklanjutinya. Salah satunya dengan memanggil seluruh perusahaan pengelola parkir dan melakukan pendataan terhadap jukir resmi,” kata Wong, dikutip Jumat (16/5/2025).
Permintaan tersebut disampaikan menyusul temuan dalam Operasi Penyakit Masyarakat (Ops Pekat) Toba 2025 yang digelar oleh Polrestabes Medan. Dalam operasi itu, banyak jukir liar diamankan karena terlibat dalam aksi premanisme dan menjadi pemicu keributan di lapangan.
Wong menilai keberadaan jukir liar sangat merugikan Pemerintah Kota Medan karena retribusi yang dipungut tidak masuk ke kas daerah, melainkan ke kantong pribadi.
“Kalau sudah bermasalah, pasti yang kena Pemko Medan juga. Masyarakat berpikir kalau sudah bayar parkir pasti masuk ke kas Pemko Medan, padahal tidak. Makanya yang seperti itu harus cepat ditindak,” ujarnya.
Ia menegaskan, jika praktik ini terus dibiarkan, keberadaan jukir liar akan semakin meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum.
“Bagaimana tidak ribut, mereka (jukir liar) minta retribusi parkir tidak sesuai Perda, bahkan ada yang sampai Rp30.000 sekali parkir. Kita ada dapat laporannya itu. Makanya Dishub Medan harus bergerak, razia jukir-jukir liar itu, kasihan masyarakat kalau begini. Jukir resmi juga lama-lama akan tergerus lapaknya,” tegasnya.
Politisi PDI Perjuangan ini juga menyatakan dukungannya terhadap Operasi Pekat Toba 2025 yang tengah dijalankan aparat kepolisian sebagai upaya pemberantasan premanisme di berbagai wilayah.
“Aksi premanisme sudah sangat meresahkan, bukan di Kota Medan saja, tapi di Indonesia. Oleh karena itu wajib kita dukung kepolisian dalam melakukan penindakan,” pungkasnya.
Sumber: mistar.id
