Ikuti Kami

Hasto: Paslon Bebas Masalah Hukum dan Organisasi Terlarang

Pada 11 Agustus akan kembali diumumkan 75 calon kepala daerah yang akan bertarung di Pilkada Serentak 2020. 

Hasto: Paslon Bebas Masalah Hukum dan Organisasi Terlarang
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam diskusi daring Taruna Merah Putih (TMP) bertema "Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19", Minggu (9/8) malam. 

Jakarta, Gesuri.id - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memastikan para calon kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan bebas dari masalah hukum.

Ia juga memastikan tidak pernah tersangkut dengan organisasi terlarang.

Baca: PDI Perjuangan Rilis Paslon Cakada Gelombang III, 11 Agustus

Hal itu disampaikan Hasto dalam diskusi daring Taruna Merah Putih (TMP) bertema "Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19", Minggu (9/8) malam. 

Acara itu dihadiri oleh Ketua dan Sekjen TMP Maruarar Sirait dan Restu Hapsari, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Bupati Tulung Bawang Winarti, Wasekjen PDI Perjuangan Arif Wibowo, dan Mendagri Tito Karnavian. 

Sekjen juga menjelaskan dalam waktu dekat pihaknya akan kembali mengumumkan 75 calon kepala daerah yang akan bertarung di pilkada serentak 2020. 

Hal itu, lanjutnya, dalam rangka memperkuat mekanisme kelembagaan parpol serta fungsi pendidikan politik serta kaderisasi kepemimpinan, sehingga PDI Perjuangan membangun proses rekruitmen calon.

Baca: Hasto: Pilkada Serentak Momentum Kaderisasi Kepimpinan

Prosesnya dimulai dari penyaringan dan penjaringan calon dari bawah. Tentu saja proses itu disertai dengan proses pemetaan politik, yang salah satunya melalui survei politik.

"Kami juga melakukan pertimbangan politik ideologis strategis, dalam pengertian mereka yang masuk organisasi terlarang tidak mungkin kami calonkan sebagai calon kepala daerah. Mereka yang punya persoalan hukum, tidak mungkin kami calonkan," kata Hasto.

Untuk itu Hasto menegaskan telah menjadi komitmen PDI Perjuangan untuk menjadi pemimpin harus digerakkan api semangat berdasarkan pemahaman ideologi Pancasila. Karena itu pula, ujarnya, PDI Perjuangan juga mempersiapkan sebaik-baiknya para calon kepala daerah tersebut.

"Yakni melalui sekolah calon kepala daerah yang untuk Pilkada serentak 2020 ini kami bagi tiga gelombang. Dan gelombang pertama dijalankan 19 Agustus mendatang," ujarnya. 

Hal tersebut, Hasto menekankan sangat penting bagi PDI Perjuangan. Bahkan, ia menambahkan upacara pengumuman saja disusun sedemikian rupa agar para calon benar-benar merasakan suasana keharusan untuk memiliki komitmen, yaitu harus berdedikasi untuk rakyat, bangsa, dan negara.

"PDI Perjuangan menyatukan diri dengan seluruh kehendak rakyat itu. Pilkada ini adalah pemilunya rakyat Indonesia. Karena itulah partai menyiapkan para calon kepala daerah dengan sebaiknya agar bisa memenangkan hati rakyat," pungkas Hasto.

Wasekjen DPP PDI Perjuangan Arif Wibowo mengatakan Pemerintah dan para calon kepala daerah harus mewaspadai potensi masifnya politik uang dalam pilkada di tengah kondisi pandemi Covid-19. 

Baca: Hasto Pastikan Gotong Royong Strategi Jitu Juarai Pilkada

"Menjadi tugas bersama bagaimana agar kualitas pilkada tidak tercoreng akibat permainan politik uang tersebut," kata Arif.

Selain itu, di luar kapasitas, kapabilitas, personal yang maju sebagai pasangan calon di pilkada kali ini, Arif juga mengingatkan ada faktor lain yang mau tak mau menjadi perhatian dalam rangka pandemi. 

"Yakni memastikan mesin politik parpol, bukan hanya PDI Perjuangan saja tapi juga parpol lain, bekerja efektif dan adaptif, saya tekankan soal adaptif ini, terhadap meluasnya pandemi covid-19," pungkas Wakil Ketua Komisi II DPR itu.

 

Quote