Jakarta, Gesuri.id — Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyerukan pentingnya menjaga keutuhan Nahdlatul Ulama (NU) dari berbagai upaya kooptasi dan intervensi politik praktis jelang pelaksanaan Muktamar NU mendatang.
Menurutnya, dari sejarah, visi bagi kemerdekaan Indonesia, dan kesadaran geopolitiknya, serta tradisi mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil’alamin, NU telah ikut membentuk DNA Indonesia bersama PNI, Muhammadiyah, dan seluruh komponen bangsa lainnya baik dari kalangan Kristen, Hindu, Buddha, Kepercayaan kepada Tuhan, serta komponen bangsa lainnya.
"NU terlalu besar untuk dilibatkan dalam tarik-menarik kepentingan politik praktis. Jangan pernah coba-coba memecah belah NU demi ambisi kekuasaan. NU itu milik Indonesia dan dunia yang ditakdirkan dengan jiwa keislaman serta konsepsi pemikiran yang luar biasa," tegas Hasto saat menjadi pemantik diskusi dalam acara Room Diskusi Serial 7 bertajuk "NU Masa Depan & Masa Depan NU: Sinergitas Pemikiran Nasionalis dan Agama" yang digelar Yayasan Talibuana Nusantara di Jakarta Selatan, Jumat (24/7/2026) petang.
Hasto begitu kagum dengan pemikiran visioner para pendiri NU yang tergambarkan dalam Logo NU.
“Logo NU sangat membumi, visioner dan futuristik. Apalagi dengan kontribusi patriotismenya melalui Resolusi Jihad di dalam perjuangan mengusir bala tentara Sekutu yang ditunggangi NICA untuk menjajah kembali Indonesia," ujarnya dengan penuh semangat.
Sinergitas kebangsaan dan agama harus diawali dengan menggali sejarah yang benar terkait dengan pendirian NU dan PNI untuk Indonesia dan dunia.
“Penggalian terhadap sejarah yang benar ini kemudian dirancang menjadi pergerakan Indonesia yang saat ini sedang dilanda kegelapan fiskal, moneter, dan pertumbuhan sektor riil, serta akibat kegelapan dalam sistem hukum nasional. Kasus mantan Jampidsus Febri dan upaya penyelamatannya adalah contoh nyata kegelapan hukum. Dengan menggali pemikirannya, maka sinergi NU dan PDI Perjuangan akan memperkuat cahaya Sembilan Bintang yang terdapat dalam logo NU menjadi cahaya kemanusiaan, keadilan, dan keberanian di dalam menyuarakan kebenaran," kata Hasto.
Simbol NU dan seluruh makna filosofisnya sering diajarkan di Sekolah Partai PDI Perjuangan. Simbol itu sangatlah penting: peta Indonesia yang utuh pada bola dunia melambangkan tekad Islam sebagai rahmatan lil 'alamin; ikatan tali yang kokoh mengelilingi bola dunia melambangkan hubungan vertikal dengan Allah dan horizontal membangun semangat Ukhuwah Islamiyah, serta Bintang Sembilan yang melambangkan kemuliaan Nabi Muhammad SAW; Empat Khalifah dan Empat Imam Mazhab fikih Sunni. Kesembilan Bintang juga merefleksikan peran penting Wali Songo.
Lebih lanjut, Hasto mengingatkan pentingnya meneladani konsistensi perjuangan Bung Karno dan Megawati Soekarnoputri yang menempatkan Pancasila sebagai lifeline tata dunia baru, serta menjadi inspirasi bagi pembelaan bangsa-bangsa tertindas.
Ia menilai dinamika politik kekuasaan modern yang otoriter dan populis sering kali mencoba mengaburkan core ideology (inti ideologi) partai politik maupun organisasi keagamaan melalui berbagai intervensi kekuasaan demi target elektoral.
"Kembali ke Khittah 1926 adalah benteng ideologis dan moral agar elit NU tidak ikut dalam tarik-menarik kepentingan politik praktis. Siapa pun yang mencoba mengooptasi atau memecah belah NU demi ambisi kuasa akan menerima karma politik dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Mari kita jadikan NU sebagai penjaga moral, pembawa kerukunan, kebenaran, keadilan, dan pencerah bagi bangsa di tengah berbagai kegelapan yang terjadi saat ini," tambah Hasto.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua PBNU KH. Ulil Abshar Abdalla (Gus Ulil) menegaskan betapa krusialnya peran organisasi yang tetap merawat ideologi seperti PDIP dan NU di tengah maraknya tren masyarakat yang kian non-ideologis dan pragmatis.
Gus Ulil mencermati bahwa di era post-truth (pasca-kebenaran) serta disrupsi informasi digital saat ini, masyarakat sangat rentan terpolarisasi oleh isu-isu dangkal dan kehilangan kompas kebenaran. Di saat banyak kelompok mulai mengabaikan ideologi, keberadaan PDIP dan NU menjadi benteng pertahanan sosial yang sangat vital.
"Di Indonesia saat ini, dua kekuatan sosial utama yang secara konsisten masih peduli, memegang teguh, dan merawat pentingnya ideologi adalah kaum nasionalis di PDI Perjuangan dan kaum agama di NU," tegas Gus Ulil.
Gus Ulil menjelaskan bahwa ideologi—atau akidah dalam konteks keagamaan—adalah panduan hidup berbangsa agar tidak kepaten obor (kehilangan petunjuk). Meski begitu, ia mengingatkan pentingnya ideologi yang terbuka dan fleksibel sebagaimana yang dirumuskan oleh KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan KH. Achmad Siddiq di NU.
"Ikatan ideologi di NU sengaja didesain fleksibel dan tidak kaku agar mampu berdialog dengan perubahan zaman tanpa memicu perpecahan, namun tetap kokoh menjaga arah kemajuan bangsa," terangnya.
Sementara itu, Staf Khusus Wapres 2019–2024, H. Robikin Emhas, menguraikan landasan historis dan fikih kebangsaan yang merekatkan relasi agama dan negara di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila bukanlah hal yang jatuh dari langit (given), melainkan konsensus nasional tanggal 18 Agustus 1945 hasil pemerasan pikiran para pendiri bangsa.
"Indonesia bukan negara agama, tetapi juga bukan negara sekuler. Indonesia adalah negara Pancasila di mana nilai-nilai agama menjadi sumber moralitas tata kelola bernegara," jelas Robikin.
Robikin meneladani kecerdasan geopolitik pendiri NU, Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy'ari, yang jauh sebelum kemerdekaan telah mencermati dinamika global dan merumuskan doktrin Hubbul Wathan minal Iman (Cinta Tanah Air adalah Bagian dari Iman) untuk menjaga keutuhan Nusantara. Keberanian pemikiran ulama NU juga terbukti pada Muktamar NU ke-11 di Banjarmasin tahun 1936, di mana para ulama menetapkan Nusantara sebagai Darul Islam (wilayah aman bagi umat Islam) meski di bawah pemerintahan kolonial Hindia Belanda.
Diskusi publik Room Diskusi Serial 7 ini diselenggarakan oleh Yayasan Talibuana Nusantara dan dipandu langsung oleh Dr. Sae Bashori sebagai moderator. Acara ini dihadiri oleh berbagai kalangan akademisi, aktivis pergerakan, pengurus organisasi keagamaan, serta tokoh masyarakat.
Sementara itu, Ketua Pembina Yayasan Talibuana Nusantara, H. Endin AJ Soefihara, MMA, menegaskan bahwa dialog kebangsaan ini sengaja digelar untuk mempertemukan pikiran-pikiran besar antara kelompok nasionalis dan keagamaan.
Menurut Endin, gagasan nasionalisme dan doktrin keagamaan Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja) merupakan dua pilar utama yang dirumuskan para ulama sejak runtuhnya Kekaisaran Turki Utsmani demi menjaga keutuhan dan kekokohan NKRI.
Oleh karena itu, sinergitas ini harus terus dirawat secara inklusif agar nasionalisme tidak hanya terkesan milik PDI Perjuangan dan Aswaja tidak hanya menjadi milik eksklusif Nahdlatul Ulama semata.
Berdasarkan informasi di media, rangkaian dan persiapan Muktamar NU 2026 sudah dilaksanakan dengan waktu pelaksanaan direncanakan 27 hingga 31 Agustus 2026. Lokasinya disebutkan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur.
