Jakarta, Gesuri.id – Wakil Gubernur DKI Jakarta yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kebudayaan Rano Karno mengakui berbagai kritik terhadap perjalanan Reformasi harus dijadikan bahan evaluasi, bukan disangkal.
Menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab membuktikan bahwa demokrasi Indonesia mampu menemukan jalan keluar dari berbagai tantangan.
Pernyataan itu disampaikan Rano dalam Public Lecture Jalan Buntu Reformasi di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Sabtu (18/7), dalam rangka memperingati 30 tahun Peristiwa Kudatuli.
Rano mengatakan sebagai bagian dari pemerintahan, ia tidak ingin bersikap defensif ketika mendengar kritik mengenai kondisi demokrasi Indonesia.
"Kebiasaan buruk kami adalah defensif, sedikit-sedikit menjawab kritik dengan daftar prestasi. Hari ini saya tidak mau begitu," katanya.
Ia mengakui banyak akademisi menilai Reformasi sedang menghadapi tantangan serius, mulai dari menguatnya oligarki, menyempitnya ruang sipil, hingga biaya politik yang semakin mahal.
"Kalau para sarjana terbaik kita menyimpulkan reformasi menghadapi jalan buntu, oligarki menguat, ruang sipil menyempit, politik makin mahal dan transaksional, maka tugas kami bukan menyangkal diagnosis itu," ujarnya.
Menurut Rano, pemerintah justru harus membuktikan bahwa kondisi tersebut dapat diperbaiki.
"Tugas kami adalah membuktikan bahwa jalan buntu bukan takdir," tegasnya.
Dengan gaya khas Betawi, Rano kemudian mengibaratkan demokrasi Indonesia seperti jalan di Jakarta.
"Orang Betawi punya ungkapan, kalau jalan buntu jangan berhenti, cari gang, cari lorong. Jakarta ini kota seribu gang, dan gang-gang itulah yang selalu menyelamatkan kota ini," katanya.
Ia berharap semangat mencari jalan keluar itulah yang menjadi warisan dari perjuangan para korban Kudatuli.
#30tahunkudatuli
#Diponegoro58
#PDIPerjuangan
#MegawatiSoekarnoPutri
