Jakarta, Gesuri.id – Guru Besar Pusat Studi Asia University of Melbourne, Australia, Vedi R. Hadiz, menilai salah satu penyebab Reformasi Indonesia mengalami kebuntuan adalah kemampuan oligarki beradaptasi dengan sistem demokrasi setelah runtuhnya Orde Baru.
Pandangan tersebut disampaikan Vedi R. Hadiz saat menjadi pembicara dalam Kuliah Umum "Jalan Buntu Reformasi" pada peringatan 30 Tahun Peristiwa Kudatuli di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (18/7).
Menurut Vedi, banyak orang beranggapan oligarki hanya berarti kekuasaan yang dikuasai segelintir konglomerat. Namun, ia menilai pengertian tersebut terlalu sempit.
"Bagi saya, oligarki adalah hubungan yang terstruktur antara birokrasi tingkat atas, politisi, dan modal besar yang beraliansi untuk menguasai sumber daya publik demi kepentingan akumulasi privat," ujarnya.
Ia menjelaskan pola hubungan tersebut sebenarnya telah terbentuk sejak masa Orde Baru melalui kolaborasi antara birokrasi, kekuatan politik, dan kelompok bisnis.
Ketika Soeharto lengser pada 1998, menurut Vedi, yang runtuh hanyalah figur pemimpinnya, sementara struktur oligarki justru mampu menyesuaikan diri dengan sistem Reformasi.
"Oligarki kemudian beradaptasi dengan Reformasi. Inilah kekuatan utama oligarki, yaitu kapasitasnya untuk beradaptasi," katanya.
Ia menilai kelompok-kelompok berkekuatan ekonomi kemudian mengonsolidasikan pengaruhnya melalui berbagai institusi demokrasi.
"Mereka mengkolonisasi institusi-institusi Reformasi. Partai politik, organisasi masyarakat, hingga media massa pada akhirnya tidak lepas dari pengaruh oligarki," ujarnya.
Menurut Vedi, kondisi tersebut membuat banyak partai politik kehilangan fungsi sebagai penyalur aspirasi rakyat.
"Rakyat kecewa terhadap partai karena partai tidak lagi berfungsi sebagai agregator kepentingan rakyat, tetapi lebih mewakili kepentingan kekuatan-kekuatan dominan," katanya.
Meski mengkritik kondisi tersebut, Vedi menegaskan Reformasi tetap membawa kemajuan penting berupa terbukanya ruang demokrasi dan kebebasan sipil dibandingkan masa Orde Baru. Namun, ia menilai pekerjaan besar bangsa saat ini adalah memastikan demokrasi juga mampu menghadirkan keadilan ekonomi dan sosial, bukan hanya kebebasan politik.
#30tahunkudatuli
#Diponegoro58
#PDIPerjuangan
#MegawatiSoekarnoPutri
