Jakarta, Gesuri.id – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan partainya telah melarang seluruh kader dan anggotanya mengambil keuntungan dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Karena itu, DPP PDI Perjuangan masih menunggu tanggapan resmi dari Badan Gizi Nasional (BGN) atas surat permintaan data kader yang disebut terlibat dalam operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.
Hasto mengatakan hingga kini surat yang dikirimkan DPP PDI Perjuangan kepada BGN belum memperoleh balasan. Surat tersebut dikirim sebagai tindak lanjut atas pernyataan Wakil Kepala BGN yang sebelumnya menyebut hampir seluruh partai politik terlibat dalam pengadaan melalui SPPG.
"Nah, terkait dengan surat yang dikirim oleh DPP PDI Perjuangan sampai sekarang belum mendapat jawaban. Padahal surat itu kami maksudkan ketika Wakil Kepala BGN saat itu mengatakan bahwa hampir seluruh partai politik itu terlibat di dalam pengadaan melalui SPPG tersebut," ujar Hasto di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (18/7).
Menurut Hasto, permintaan data tersebut merupakan bagian dari komitmen PDI Perjuangan untuk menjaga integritas kader dan memastikan program yang ditujukan bagi rakyat tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.
Ia menegaskan partai telah mengambil kebijakan yang melarang anggota maupun kader terlibat dalam praktik mencari keuntungan dari pelaksanaan program MBG.
"Karena yang mengucapkan adalah otoritas dari Badan Gizi Nasional, maka partai kemudian mengirimkan surat agar kami dapat melakukan langkah-langkah koreksi dan menertibkan di internal kami. Karena partai sudah mengambil suatu kebijakan setiap anggota dan kader partai dilarang untuk terlibat di dalam suatu proses mencari keuntungan dari program yang seharusnya didedikasikan untuk kepentingan rakyat tersebut," jelasnya.
Hasto menegaskan PDI Perjuangan masih menunggu jawaban resmi dari BGN sebelum mengambil langkah lanjutan.
"Ya kita tunggu suratnya dulu ya, belum ada jawaban sampai sekarang," katanya.
Apabila surat pertama tidak juga direspons, Hasto memastikan DPP PDI Perjuangan akan kembali menyampaikan surat kedua kepada BGN.
"Ya kalau belum ada jawaban ya nanti kita kirim surat yang kedua ya," ujarnya.
Selain itu, Hasto juga menyoroti berbagai kritik yang berkembang di tengah masyarakat terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Menurutnya, kritik tersebut menunjukkan harapan publik agar program yang menggunakan anggaran negara benar-benar dijalankan secara bersih dan berpihak kepada rakyat.
"Kalau tadi kan juga muncul suatu kritik sosial dari masyarakat yang menggambarkan bahwa ketika pemerintah percaya kepada rakyat, sebenarnya rakyat juga mampu melakukan upaya-upaya secara berdikari termasuk kebutuhan terhadap makanan yang sehat dan bergizi," katanya.
Ia menilai kritik terhadap MBG semakin menguat karena muncul berbagai penyimpangan dalam pelaksanaannya, termasuk dugaan praktik korupsi yang dinilai mencederai tujuan utama program tersebut.
"Ini sebagai suatu kritik yang sangat keras karena ketika program untuk rakyat, mengatasnamakan rakyat tetapi dalam pelaksanaannya begitu banyak penyimpangan, bahkan kasus-kasus korupsi yang mencederai rakyat, maka kemudian muncul suara-suara untuk melakukan koreksi secara total terhadap kebijakan MBG yang mengatasnamakan rakyat tersebut," tegas Hasto.
Sebelumnya, DPP PDI Perjuangan telah mengirimkan surat kepada Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S. Deyang, untuk meminta data kader partai yang diduga terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.
Surat bernomor 553/EX/DPP/VI/2026 tertanggal 22 Juni 2026 tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun.
