Semarang, Gesuri.id - Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menyebut penyebaran varian Omicron lebih cepat dibanding varian delta.
Karenanya, sambung Edy, pencegahan dan penanganan dari hulu hingga hilir harus lebih baik. Berbagai upaya dan kebijakan telah diterapkan pemerintah untuk mencegah omicron, antara lain memperketat jalur masuk ke Indonesia, baik jalur laut, darat, maupun udara.
“Upaya penanganan lainnya adalah dari hulu melalui percepatan vaksinasi. Utamanya beberapa daerah di Jateng yang capaian vaksinasi di bawah 70 persen. Dalam hal ini peran aktif kepala daerah sangat diperlukan, terutama bupati. Selain itu, gubernur, bupati, wali kota, camat, hingga kepala desa harus menggenjot percepatan vaksinasi di masing-masing daerahnya,” kata Edy saat kunjungan kerja, di Kota Semarang, Jumat (7/1).
Baca: Genjot Vaksinasi Anak, Koster Minta Tak Panik Hadapi Omicron
Untuk daerah yang capaianya di bawah 70 persen, kata dia, pendekatan percepatan vaksinasi yang tepat adalah adalah meningkatkan edukasi. Misalnya, desa mana yang masih rendah, kemudian bupati dan wali kota, camat datang ke desa yang bersangkutan.
“Selain itu, kades, bidan desa, dan nakes puskesmas datang door to door sehingga warga merasa mendapat perhatian dari para pemangku kebijakan,” ujar Politisi PDI Perjuangan itu.
Jika suatu daerah capaian vaksinasinya masih rendah, kata dia, apapun alasannya bupati atau wali kota harus bertanggung jawab.
Baca: Cegah Joki Karantina, Puan Minta Pengawasan Diperketat
“Mereka punya tanggung jawab kenapa daerah lain bisa sementara beberapa kabupaten tidak bisa, ada persoalan apa di warganya, bagaimana mengedukasi, bahkan kalau perlu 'rodo mekso', dilakukan door to door," tegas dia.
Edy menambahkan, upaya yang tidak kalah penting adalah tracking dan tracing yang tepat. Apabila ada warga terkonfirmasi positif Covid-19, maka harus dilakukan pengecekan lebih lanjut untuk mengetahui apakah terpapar varian Omicron atau bukan. Jika positif omicron maka, segera lakukan tracking dan isolasi terpusat atau mandiri agar tidak menyebar.
"Hulunya harus diperketat, kalau hulunya tertangani dengan baik nanti tidak sampai menimbulkan gelombang 3. Tetapi kalau hulunya abai dan lalai, pasti nanti penyebarannya cepat, orang orang kena, kaum rentan penanganannya semakin berat, biaya tinggi APBN terkontraksi lagi, sehingga pemerintah kabupaten dan provinsi harus lebih waspada," tutup Anggota DPR-RI dari Dapil Jateng 3 itu.
