Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI, Budi Sulistyono (Kanang), melontarkan kritik keras terhadap kinerja PT Pertamina (Persero) yang memegang peran vital sebagai BUMN energi.
Ia menegaskan perusahaan pelat merah tersebut harus mampu mengelola amanah negara secara maksimal, terutama di sektor hulu, agar benar-benar menjadi tulang punggung ketahanan energi nasional.
“Saya sepakat bahwa maksimalisasi di hulu ini penting. Kemampuan fleksibilitas di hilir adalah kunci utama. Tulang punggung negara ini salah satunya ya Pertamina. Kalau Pertamina tidak mampu mengelola apa yang diberikan pemegang saham, maka negara ini juga bisa ambruk,” kata Kanang dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI, Senin (15/9/2025).
Politisi PDI Perjuangan yang juga menjabat Wakabid Kehormatan DPD PDIP Jawa Timur itu mengingatkan kembali soal insiden dugaan pengoplosan bahan bakar minyak (BBM) yang sempat mencuat pada Februari 2025.
“Kita pernah alami masa kelam saat pengoplosan BBM muncul ke permukaan,” ungkap mantan Bupati Ngawi dua periode tersebut.
Meski mengkritisi beberapa aspek, Kanang tetap memberikan apresiasi terhadap capaian keuangan Pertamina pada semester pertama tahun 2025.
Berdasarkan data resmi, hingga Juli 2025, Pertamina mencatatkan pendapatan sebesar Rp 672 triliun, atau setara USD 40,9 miliar.
“Pendapatan sebesar itu artinya operasional mampu jalan, dan kita sebenarnya ada sisa untuk dividen jika efisiensi dilakukan. Ini menunjukkan potensi luar biasa jika dikelola dengan benar,” sebutnya.
Laporan keuangan Pertamina juga menunjukkan EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) mencapai USD 6,2 miliar atau sekitar Rp 102 triliun.
Selain itu, kontribusi kepada negara melalui pajak, PNBP, dan dividen pada periode Januari hingga Juli 2025 tercatat sebesar Rp 225,6 triliun.
Di tengah kinerja positif tersebut, Kanang tetap menekankan pentingnya langkah konkret dalam memperkuat sektor hulu dan hilir migas.
Ia mempertanyakan sejauh mana sinergi antara pemerintah, SKK Migas, dan Pertamina benar-benar efektif dalam mendorong peningkatan produksi dan hilirisasi.
“Kita harus tahu sejauh mana sinergi ini berjalan. Jangan sampai kita bicara hilirisasi, tapi kenyataannya kita justru impor karena produksi dalam negeri dianggap menurun,” tegasnya.
Kanang juga mengingatkan perlunya pengawasan ketat terhadap kebijakan dan potensi kebocoran dalam rantai distribusi energi.
Menurutnya, integritas Pertamina harus dijaga karena perannya sebagai mitra strategis koperasi dan sektor UMKM dalam distribusi BBM dan LPG.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pengalaman masa lalu, termasuk insiden pengoplosan, harus dijadikan pelajaran berharga untuk memperbaiki tata kelola sektor energi ke depan.
“Kalau sekarang tidak hati-hati, kelengahan kecil bisa berdampak besar. Pertamina harus satu napas dengan pemerintah dalam menjaga ketahanan energi nasional,” pungkasnya.
