Bogor, Gesuri.id - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berrencana meninggalkan sistem e-budgeting warisan mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang saat ini digunakan Pemprov DKI Jakarta. Anies beranggapan sistem itu tidak bisa menyaring penyimpangan anggaran.
Namun, dari Kota Bogor, justru muncul suara yang mendambakan pemberlakuan sistem e-budgeting. Anggota DPRD Kota Bogor Atty Somaddikarya menegaskan Kota Bogor wajib mengusulkan penerapan e-budgeting.
Baca: Ahok Beberkan Tujuan Adanya e-Budgeting Dipublikasikan
“Sistem e-budgeting sangat penting bagi Kota Bogor. Hal itu, untuk menekan angka Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) ratusan miliar setiap tahun,” tegas Atty kepada Gesuri, Senin (4/11).
Atty mengatakan pada tahun anggaran 2018 Silpa mencapai Rp 256 Miliar. Dan pada tahun 2017, Silpa mencapai Rp330 Miliar.
Baca: Sistem Ahok Tak Salah, Anies yang Tidak Cermat
Hal ini harus menjadi bahan evaluasi serius bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor agar tak terulang lagi di masa depan.
“Sistem e-budgeting bisa menjadi jawaban bagi persoalan Silpa yang mendera kota Bogor selama ini,: tegas Atty.
