Jakarta, Gesuri.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo merasa tak bisa memberikan permintaan sejumlah keinginan anggota DPR RI yang hendak mengganti rumah dinas dengan sejumlah uang. Dia merasa heran atas keinginan penggantian rumah dinas yang sudah berlangsung puluhan tahun.
Tjahjo bilang, seharusnya anggota DPR bisa berlaku arif, bahwa fasilitas yang ada digunakan sebagaimana mestinya. Dia meminta para wakil rakyat arif tak menyalahkan pemerintah.
Baca: Pemda Diminta Dukung Program Strategis Nasional
"Kalau sekarang mungkin anggota DPR mayoritas tidak menggunakan rumah ya jangan salahkan pemerintah! Apalagi minta dibuatkan apartemen yang lebih. Rumah sudah ada kok. Tolonglah dimanfaatkan," bebernya di kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (25/4).
Bila alasan anggota DPR tidak menempati rumah dinas lantaran sudah punya rumah di Jakarta, Mendagri memberi saran agar secara suka rela mau menyerahkan rumah dinasnya ke negara. Baginya, hal ini bermanfaat karena pemerintah yang nantinya melakukan perawatan.
Tjahjo yang sudah empat periode menjadi anggota DPR merasa heran dengan wacana penggantian rumah dinas dengan sejumlah uang. Sebab, fasilitas itu sudah sejak lama diberikan dalam menunjang kerja para anggota dewan. Tentunya tidak terlalu membebani anggaran bila dibandingkan dengan penggantian sejumlah uang.
"Rumahnya ada, kok diminta uang? Saya dulu 20 tahun pakai rumah dinas. Begitu saya punya rumah ya enggak saya pakai,” akunya.
Dia meyakini, sejumlah uang dalam menggantikan rumah dinas tersebut kebanyakan hanya keinginan bagi yang sudah mempunya rumah di sekitar Jakarta. Di sisi lain, rumah dinas tersebut merupakan asset Negara yang perlu dijaga dan dilestarikan.
“Saya kira itu hak setiap anggota. Kan enggak mungkin jual karena itu aset Negara. Kalau enggak mau pakai rumah, ya jangan salahkan atau jangan menuntut yang lain dong,” serunya.
Baca: Tjahjo: Percepatan Pembangunan Era Jokowi Luar Biasa
Tjahjo sendiri merasa pemerintahan Jokowi sudah melakukan berbagai dukungan dalam kelanjaran kerja dan hak para anggota dewan di Senayan.
“Kita tahu kita, pemerintah membantu kelancaran DPR ya. Tapi pemerintah menyediakan sepanjang yang bisa, sepanjang anggarannya ada, sepanjang ini memenuhi berbagai persyaratan dan mekanisme,” imbuhnya.
