Jakarta, Gesuri.id – Anggota DPR RI Mercy Chriesty Barends, menekankan beberapa hal krusial yang menjadi perdebatan alot terutama terkait pembahasan Subsidi Energi.
Bahwa pembahasan subsidi energi harus diletakan dalam perspektif keadilan energi antar wilayah, penguatan ekonomi masyarakat miskin dan upaya mengatasi dampak dari pandemik COVID-19.
Pertama, subsidi energi sudah pasti mengacu pada data resmi pemerintah terutama terkait Proyeksi angka kemiskinan tahun 2021 sebesar 9,7%, angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 7.7-9.1% akibat Pandemi COVID-19.
“Jadi tidak serampangan Komisi VII DPR RI memutuskan asumsi makro energi tanpa data valid.” Kata Mercy dalam keterangannya yang diterima Gesuri.id di Jakarta, Kamis (10/9).
Baca: PDI Perjuangan Dukung Asumsi Makro Bidang Energi Pro Rakyat
Kedua, mempertimbangkan dengan sangat seksama ruang fiskal belanja dalam RAPBN 2021 dengan memastikan masyarakat miskin dan rentan miskin ada dalam tanggung jawab negara apalagi dalam menghadapi krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 ini.
Ketiga, gap energi antar wilayah barat dan timur.
Selanjutnya, menurut Barends untuk seluruh asumsi makro dan subsidi energi yg disampaikan Komisi VII ke Banggar DPR RI pada akhirnya semua diterima dan ditetapkan tanpa ada perubahan setelah melewati babakan diskusi yang mendalam sehingga terang dan jelas penetapan angka-angka tersebut didasarkan pada data2 yang tertanggung jawab.
Adapun rincian sebagai berikut Asumsi:
Indonesian Crude Price (ICP), 45US$/bbl. Nilai tukar, Rp 14.600/dollar. Lifting Minyak, 705 (ribu barel per hari). Lifting gas, 1.007 (ribu barel setara minyak per hari). Subsidi: Minyak tanah, 0.50 jt KL. Solar, 25.80 Jt KL. LPG 3 Kg, 7.5 Metric Ton.Subsidi tetap minyak solar, Rp 500/Liter. Listrik:53,587.3 T.
Point-point krusial yang masih membutuhkan pendalaman lebih jauh, dijelaskan Barends, antara lain soal penetapan angka subsidi energi.
Pertama, ada sejumlah pertanyaan dari anggota Banggar terkait mengapa masih ada alokasi subsidi untuk minyak tanah 0.50 jt KL dan solar 15.80 jt KL. Sebagai anggota DPR RI yang berasal dari Kawasan Timur Indonesia (KTI), saya ikut memberi pandangan bahwa subsidi mitan dan solar masih dibutuhkan karena sejumlah provinsi di KTI belum ada kebijakan konversi mitan dan BBM lainnya ke gas seperti Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat dan NTT. Jika subsidi ini tidak diberikan maka akan berdampak besar terhadap ketahanan energi di Indonesia Timur, sehingga subsidi ini tetap harus ada dalam skema kebijakan subsidi energi nasional.
Khusus untuk NTT rencananya tahun 2021 untuk pertama kalinya kebijakan Konversi ke gas masuk di wilayah tersebut, sementara untuk Maluku, Maluku Utara, Papua, dst konversi mitan akan disesuaikan dengan kesiapan infrastruktur depot gas di masing-masing wilayah.
“Semua yang kami perjuangkan ini bertujuan untuk memastikan terjadinya keadilan energi bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa diskriminasi wilayah.” Papar Mercy.
Kedua, soal subsidi untuk elpiji tabung 3 kg. Pemerintah mengusulkan angka 7 jt metric ton, sementara keputusan Komisi VII ke Banggar pada angka 7.5 jt metric ton. Penambahan 500 ribu Metrik Ton didasarkan pada perhitungan yang sangat rigid, yakni kenaikan rerata tahunan demand LPG 3 kg 4,7% atau setara dengan 200-300 ribu MT, program Konverter Kit bagi Nelayan dan Petani sebagai bagian dari kebijakan konversi BBM ke gas sebesar 4500 MT, program jargas (jaringan gas, mengalirkan LPG lewat pipa gas), sebanyak 127.864 SR (Sambungan Rumah tangga) 100 % onstream pengembangan infrastruktur jargas sampai akhir tahun 2020 sebanyak 13.089 MT, untuk pengembangan jargas tahun 2021 sebanyak 120.776 SR, 10% onstream dengan LPG salur pipa sebesar 109 MT. Tersisa 180 ribu MT dibagi sebanyak 72 ribu MT untuk konversi mitan di Provinsi NTT dan sisanya 78 ribu MT sebagai antisipasi dampak dari pandemik covid 19 kepada masyarakat kecil dengan lonjakan usaha mikro dari rumah. Dengan hitungan diatas didapatkan angka 7.5 Juta MT.
Terhadap pola distribusi LPG 3 kg, Ketua Banggar Said Abdullah memberi arahan dan masukan yang sangat tegas kepada pemerintah untuk ke depan pola subsidi tidak lagi berbasis komoditi tapi berbasis orang dengan skema tertutup untuk memastikan subsidi tepat sasaran dan tepat volume.
Barends menambahkan, khusus soal jargas jangan jauh-jauh kita lihat komparasinya ke provinsi lain, di Jakarta banyak ibu-ibu rumah tangga klg miskin bersyukur sekali dengan hadirnya jargas karena tersedia 24 jam dan rata-rata hanya membayar Rp. 25.000-50.000.- tagihan gas bulanan.
Baca: Mercy Apresiasi Subsidi Listrik & Migas Dilanjutkan
Jadi, secara bertahap kebijakan energi murah, bersih dan terjangkau terus kita hadirkan ke masyarakat Indonesia.
Ketiga, subsidi lain yang mendapat atensi serius dalam rapat tsb adalah penetapan angka 53,5T untuk subsidi listrik. Ada yang berpendapat angka ini masih terlalu besar. Barends menjelaskan, sebenarnya angka subsidi listrik untuk tahun 2021 turun dari tahun 2020 yang ditetapkan sebesar 54, 55 T itupun dengan optimalisasi cakupan pelanggan miskin bertambah 1.8 jt pelanggan dari 31 jt pelanggan miskin dan rentan miskin menjadi 32.8 jt pelanggan (450 VA dan 900 VA subsidi) sebagai dampak bertambahnya angka kemiskinan akibat pandemik covid 19 untuk proyeksi tahun 2021. Angka subsidi turun karena patokan ICP sebelumnya 63 US$/bbl thn 2020 selanjutnya mengalami perubahan dengan Perpres 72/2020 sebesar 33 US$/bbl dengan nilai tukar rupiah 15.300/$ selama pandemic Covid 19. Untuk tahun 2021 ICP ditetapkan 45 US$/bbl dengan Rp 14.600/$. Jadi ada faktor koreksi karena depresiasi rupiah terhadap dollar dan fluktuasi penetapan ICP. Sehingga total subsidi energi baik untuk subsidi BBM dan LPG 3 kg ditambahkan subsidi listrik menjadi 110.51 T.
"Rasanya sangat lega setelah keputusan diketok. Ini artinya tanggung jawab mengawal sikap PDI Perjuangan untuk tetap berpihak kepada asumsi makro dan subsidi energi yang pro rakyat tuntas dilaksanakan. Kami pastikan rakyat miskin tidak sendiri menghadapi pandemik COVID-19, negara hadir dalam kehidupan mereka" imbuh Barends.
