Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua I DPRD Kota Bekasi Nuryadi Darmawan menilai rotasi dan mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) haruslah berdasarkan kompetensi dan kinerja, bukan berdasarkan kepentingan pribadi atau politik.
Hal ini terkait rencana mutasi dan riotasi di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
Baca: Ganjar Pranowo Belum Pastikan Maju Pada Pilpres 2029
Menurutnya, kondisi tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memastikan efisiensi birokrasi, dan menghindari praktik korupsi.
“Kepala daerah harus melihat kompetensi yang dimiliki ASN, agar setiap pejabat ditempatkan sesuai dengan keahliannya,” terangnya.
Berdasarkan Peraturan BKN RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi mutase, lanjutnya, harus dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi ASN dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karier, dengan memperhatikan kebutuhan.
Pria yang akrab disapa Nung ini menambahkan, bahwa kepercayaan terhadap calon pejabat tidak bisa hanya berdasarkan rekomendasi atau pendapat subjektif semata.
Rekam jejak dan pengalaman dalam mengelola organisasi tingkat OPD juga harus menjadi tolok ukur utama. Selain itu, calon pejabat harus memenuhi persyaratan kepangkatan dan eselon yang telah ditetapkan.
Baca: Ganjar Ungkap Hal Ini Akan Usulan Solo Jadi Kota Istimewa
Selain itu, penempatan pejabat baru harus mempertimbangkan sinergi dengan visi-misi kepala daerah.
Penempatan orang-orang baru juga harus dipertimbangkan. Mengingat sumber daya manusia yang baru diharapkan mampu bersinergi dengan program-program yang telah dicanangkan sejak awal.
“Pemimpin daerah memiliki kewenangan untuk melakukan mutasi dan rotasi. Tetapi harus dipastikan bahwa langkah ini bertujuan untuk kemajuan daerah dan bukan sekadar kepentingan politik semata,” pungkasnya.
