Jakarta, Gesuri.id – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Putra Nababan, menyoroti hasil (outcome) kinerja Kementerian Pariwisata yang dinilai belum memenuhi harapan. Dengan angka Produk Domestik Bruto (PDB) pariwisata sebesar 3,96 persen, pertumbuhan tersebut cenderung stagnan dan masih berada di bawah target PDB 2025 yang dipatok sebesar 4,2–4,3 persen.
Kondisi ini menyebabkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor pariwisata belum merasakan dampak signifikan dari investasi pariwisata yang tumbuh sebesar 52,6 persen atau setara dengan Rp53 triliun.
"Kontribusi PDB pariwisata adalah indikator paling nyata untuk melihat bahwa kue ekonomi pariwisata belum mengalir deras ke UMKM," tegas Putra dalam Rapat Kerja dengan Kementerian Pariwisata di Senayan, Jakarta, Selasa (21/1).
Baca: Hilda Harap Bazar Imlek di Glodok Mampu Jadi Daya Tarik Wisata
Putra menjelaskan bahwa berbagai capaian indikator makro pariwisata yang impresif tersebut belum memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan pelaku usaha kecil. Padahal, Presiden Prabowo telah mengamanatkan pembangunan yang dimulai dari desa dan dari bawah demi pemerataan ekonomi, sesuai dengan poin ke-6 Asta Cita.
Putra menilai investor besar pariwisata yang padat modal—seperti pembangunan hotel bintang lima, restoran internasional, dan taman hiburan raksasa—sering kali membawa rantai pasok (supply chain) sendiri melalui impor. Mereka dinilai masih enggan melibatkan UMKM lokal untuk memasok kebutuhan hotel, seperti sprei, furnitur, sandal hotel, hingga handuk.
"UMKM lokal sering kali hanya menjadi penonton dan mendapatkan 'remah-remah' di sektor informal, seperti menjadi pedagang kaki lima di sekitar hotel. Di sinilah seharusnya kita berpihak kepada UMKM. Kita berada di sini karena dipilih rakyat, namun mayoritas paparan Saudara Menteri di awal presentasi cenderung memihak pemain besar, bukan rakyat kecil," tambahnya.
Data menunjukkan bahwa rasio partisipasi UMKM dalam acara pariwisata masih sangat rendah. Dari 194 acara (termasuk Karisma Event Nusantara) dengan perputaran ekonomi mencapai Rp23,76 triliun, hanya 20.877 UMKM yang terlibat. Jika dirata-rata, satu acara besar hanya melibatkan sekitar 100 UMKM.
"Angka 20.877 UMKM itu sangat rendah jika dibandingkan dengan total 64 juta UMKM di Indonesia. Perputaran uang Rp23 triliun tersebut lebih banyak dinikmati oleh event organizer besar, biaya sewa tempat, artis, dan logistik skala besar. UMKM hanya menikmati pembelanjaan kecil dari pengunjung untuk makanan atau minuman ringan, bukan belanja utama," jelas Putra.
Terkait capaian 2.885 sertifikasi halal di desa wisata, Putra mengingatkan bahwa sertifikasi adalah capaian administratif, bukan indikator kesejahteraan ekonomi. Kepemilikan sertifikat halal tidak otomatis meningkatkan omzet UMKM kuliner jika tidak dibarengi dengan akses pasar atau kunjungan turis. Ia melihat fokus kementerian saat ini masih terlalu berat pada sisi kepatuhan (compliance).
Baca: Sigit Karyawan Yunianto Berduka atas Wafatnya Mofit Saptono
Untuk meningkatkan kesejahteraan UMKM, Putra mengusulkan agar pemerintah menciptakan integrasi dengan cara:
1. Syarat Izin Operasional: Mewajibkan setiap investasi skala besar menandatangani kontrak kerja sama dengan UMKM lokal.
2. Rumah Agregator: Menyediakan rumah agregator di destinasi pariwisata yang berfungsi mengurasi, mengemas ulang, dan menyuplai kebutuhan hotel besar dari produk lokal.
"Jika UMKM bisa memasok kebutuhan seperti sabun, sandal hotel, sayur, hingga bahan makanan yang bersumber dari wilayah dalam radius 50 km di sekitar destinasi, barulah itu disebut keberpihakan. Saudara Menteri tidak butuh anggaran besar untuk berpihak; cukup tunjukkan kehadiran dan ketegasan di lapangan, itu sudah cukup untuk membuat perubahan," pungkasnya.
