Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo, menanggapi sejumlah catatan dari dewan pengawas BPJS Kesehatan salah satunya mengenai optimalisasi hasil investasi.
Ia mengingatkan agar BPJS Kesehatan tetap melakukan investasi dana sesuai aturan dan dengan proses kehati-hatian agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
"Dulu ada berita tentang investasi yang sempat gaduh, untuk itu kami mengingatkan jangan salah investasi sesuai dengan ketentuan menteri keuangan, optimalisasi investasi harus dijalankan dengan proses kehati-hatian," ujarnya.
Baca: Rahmad Tegaskan UU Ciptakan Miliki Banyak Manfaat
"Yang penting memprioritaskan peningkatan pelayanan salah satunya melalui investasi ke sistem digitalisasi. Artinya jangan hanya ada divisi teknologi informasi, tapi penting untuk investasi juga di bidang teknologi, ini sebuah keharusan," lanjutnya.
Selain itu, Rahmad juga mengingatkan agar BPJS Kesehatan tidak hanya berfokus pada pelayanan namun juga pada kepesertaan. Hal ini senada dengan catatan dari dewan pengawas yang menyatakan bahwa BPJS perlu melakukan pengembangan sistem aplikasi berbasi digital masih belum menjangkau seluruh segmen peserta.
"Jangan hanya fokus pada pelayanan saja, bagaimana direksi mengejar perusahaan-perusahaan yang masih banyak belum mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Kesehatan, itu perlu kita kejar," lanjutnya.
Selanjutnya, Rahmad juga meminta Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti untuk mendalami kasus yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia terkait 'bisnis' kerjasama fasilitas kesehatan dengan BPJS.
Baca: Rahmad Minta SIP dan STR Kedokteran Disederhanakan
Hal ini menurutnya menimbulkan asumsi kompetisi yang membahayakan BPJS Kesehatan ke depannya. Untuk itu ia meminta agar Dirut BPJS juga menaruh perhatian terhadap diskriminasi yang dialami faskes-faskes di daerah.
"Kenapa ada RS terpilih dan tidak terpilih ini kan seperti ada kompetisi yang melibatkan BPJS, dengan adanya pertanyaan yang datang kepada saya timbul asumsi bahwa ternyata kerjasama dengan BPJS itu ada 'bisnis' nya, mudah-mudahan salah," terangnya.
"Oleh karena itu, yang memungkinkan punya alkes jantung itu jangan ada diskriminasi, jangan da kompetensi antar RS," tambahnya.
