Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mengatakan ada banyak 'titipan' dalam komponen biaya haji yang dinilai tidak terlalu wajib.
Menurut Selly, komponen yang dinilai tidak wajib itu, seperti penyediaan koper, dan transportasi darat dari asrama haji ke bandara, serta sebaliknya.
"Saya sedih loh, dari kemarin kita berbicara naik, naik, naik, tetapi kewajibannya menjadi hilang karena terlalu banyak titipan. Titipannya terlalu banyak, tolong Pak Ade, saya titip dari hati nurani. Sudah lah yang nggak penting, dicoret," kata Selly dalam rapat panitia kerja Komisi VIII dengan PT Garuda Indonesia mengenai biaya penyelenggaraan ibadah haji, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/2).
Baca: Diah Pitaloka Usulkan Pengurangan Masa Perjalanan Haji
Selly mengatakan komponen tidak wajib itu sebaiknya dikembalikan ke Kementerian Agama (Kemenag). Menurutnya, PT Garuda Indonesia, lebih baik fokus terhadap tanggung jawab pelayanan kepada jemaah selama di pesawat.
"Tugas bapak itu bagaimana melayani para jemaah di pesawat, supaya mereka nyaman, tugas bapak itu bagaimana pramugari pramugara melayani para jemaah, bisa ibadah dalam pesawat dengan nyaman. Bagaimana mereka bisa terlayani gitu," kata dia seperti yang dikutip melalui laman detik.com.
Menurutnya, PT Garuda Indonesia terlalu memikirkan titipan-titipan yang tidak perlu. Dia berharap PT Garuda Indonesia dapat memilah kembali apa yang wajib dan tidak wajib.
"Dari kemarin kita berkutat seperti itu terus, padahal kewajiban Garuda tuh sebetulnya di situ. 60 tahun dininabobokan dengan titipan-titipan seperti itu," ungkapnya.
"Jadi buat saya, saya tidak akan terlalu banyak bicara, tapi tolong dikembalikan mana wajib mana sunnah, kalau bisa disisir, disisir dulu deh," imbuhnya.
Baca: Tangis Korban Indosurya-Wanaartha, Jokowi Minta OJK Tegas
Sebelumnya, PT Garuda Indonesia mengusulkan biaya maskapai penerbangan ibadah haji sebesar Rp 33,4 juta saat rapat bersama Komisi VIII DPRRI. Usulan itu turun sekitar Rp 500 ribu dari usulan Kementerian Agama (Kemenag) sebesar Rp 33,9 juta.
Hal itu disampaikan Direktur Layanan dan Niaga PT Garuda Indonesia Ade R Susar dalam rapat panitia kerja Komisi VIII dengan PT Garuda Indonesia mengenai biaya penyelenggaraan ibadah haji, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/2/2023). Ade mengatakan usulan itu masih berupa asumsi-asumsi.
"Jadi dengan asumsi-asumsi tadi, yang saat ini masih terbatas, kita hitung direct dan indirect-nya,cost-nya, total cost sekitar Rp 31.431.353,airport building charge Rp 1.191.253, dan grand total cost Rp 32.622.606, kita hitung kalau margin tahun lalu 2,5 margin, jadi sekitar Rp 33.438.171," kata Ade.
