Jakarta, Gesuri.id - Wacana penerapan sekolah daring atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sebagai bagian dari kebijakan efisiensi energi menuai kritik dari anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu.
Adian menilai kebijakan tersebut tidak sinkron, terutama jika siswa tetap diwajibkan datang ke sekolah untuk mengambil program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, kondisi ini justru bertentangan dengan tujuan penghematan bahan bakar minyak (BBM).
“Sekolah online, alasannya biar hemat BBM. Anehnya masih diminta ke sekolah buat ambil MBG. Ini yang gila siapa sebenarnya,” ujar Adian, dikutip Pojokbaca.id dari pernyataannya di Instagram, Selasa (24/3/2026).
Baca: Perjalanan Hidup Ganjar Pranowo Lengkap dengan Rekam Jejak
Ia mempertanyakan logika kebijakan tersebut, karena mobilitas siswa tetap terjadi meskipun proses belajar dilakukan secara daring. Hal ini dinilai tidak efektif dalam menekan penggunaan BBM sebagaimana tujuan awal kebijakan.
Di sisi lain, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi energi masih dalam tahap pembahasan dan belum menjadi keputusan final.
Menurut Pratikno, langkah penghematan energi perlu disusun secara matang dan berbasis data, agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, termasuk di sektor pendidikan.
“Langkah efisiensi harus disusun secara terukur dan berbasis data konsumsi energi serta tingkat mobilitas di masing-masing sektor,” ujar Pratikno.
Ia juga memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak akan mengganggu proses pembelajaran maupun pelayanan publik. Dalam implementasinya, metode PJJ akan disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran.
Untuk mata pelajaran yang membutuhkan praktik langsung, pemerintah tetap membuka kemungkinan pembelajaran dilakukan secara tatap muka di sekolah.
Baca: Ganjar Pranowo Tak Ambil Pusing Elektabilitas Ditempel Ketat
Selain itu, pemerintah juga tengah mengkaji sejumlah aspek penting lainnya, seperti mekanisme distribusi program MBG serta pembiayaan akses internet bagi siswa jika kebijakan PJJ diterapkan.
“Koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci agar kebijakan efisiensi energi dapat berjalan efektif,” tambahnya.
Wacana efisiensi energi ini direncanakan mulai berlaku pada April 2026, seiring dengan meningkatnya tekanan global terhadap pasokan energi. Sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara bahkan telah lebih dulu menerapkan kebijakan serupa.
